Klik
Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) ketiga ruas tol ini untuk menghubungkan Cipali – Bandara Kertajati Majalengka, Cipali – Pelabuhan Patimban Subang, dan tol menuju kawasan Geopark Ciletuh Sukabumi atau Jagoratu (Jakarta – Bogor – Palabuhan Ratu). Ketiga tol ini akan segera diusulkan ke Pemerintah Pusat.
“Ini rencana ke depan. Mudah-mudahan rencana ini dikelola dengan baik dan kemudian kita mau buat Samsatnya, jadi akan termonitor setiap waktu perkembangannya plus 14 tol yang sebelumnya,” ungkap Aher usai rapim kepada wartawan di Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Rabu (01/02).
Dikatakan, Rencana pembangunan tiga ruas tol ini menambah proyek ruas tol di Jawa Barat, sehingga total ada 17 ruas tol. Panjang tiga ruas tol ini mencapai 77 km, dengan rincian tol Cipali – Patimban sepanjang 20 km, Cipali – Bandara Kertajati 7 km, dan Tol Jagoratu 50 km.
“Jagoratu itu akan menghemat banget waktu tempuh. Jadi, mengapa penting untuk kita dorong ya dalam rangka menyambut Ciletuh. Apalagi kalau orang Palabuhan Ratu inginnya segera (dibangun),” ujar Aher.
Selain itu, dalam rapim dibahas pula tentang Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR). BIUTR merupakan proyek Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Jawa Barat. Pemprov Jawa Barat pun mendukung secara penuh proyek nasional ini.
Proyek hasil kerjasama dengan JICA Jepang ini akan dimulai kontraknya pada Juni 2017 nanti. Salah satunya yaitu untuk ruas jalan tol dari Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) menuju Soekarno-Hatta Bandung. Namun, Aher mengaku proyek ini terkendala pembebasan lahan.
“Lahan yang fokus kita bebaskan itu dari Padaleunyi (GBLA) ke Soekarno-Hatta. Sebagian sudah dibebaskan,” tutur Aher.
Pemprov Jawa Barat telah menggelontorkan anggaran hingga Rp 350-an Miliar untuk proyek tol ini. Rp 50 Miliar merupakan bantuan keuangan Pemprov Jawa Barat kepada Pemkot Bandung dan Rp 300-an Miliar adalah belanja Pemprov Jawa Barat untuk pembebasan lahan tersebut.
Lahan belum dibebaskan dalam proyek ini yaitu dari GBLA menuju Seokarno-Hatta sepanjang 3 km. Anggaran yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan ini mencapai Rp 900-an Miliar karena harga tanah mencapai Rp 3 juta/meter.
“Nah, Rp 900 Miliar itu masih belum disepakati dari mana uangnya, kalau Provinsi kita nyatakan berat karena uang itu cukup besar. Karena beban kita untuk kesehatan, pendidikan, dan lain-lain,” kata Aher.
Pemprov Jawa Barat pun akan membahas hal tersebut dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. Untuk menyelesaikan proyek ini, Aher berharap bisa diselesaikan seluruhnya oleh Pemerintah Pusat atau ada solusi pola pendanaan lain.
“Oleh karena itu, yang Rp 900 Miliar itu keliatannya ya harus sharing lagi. Ya kalau enak sharing itu, 50 persen (pendanaan) Pemerintah Pusat, 30 persen pemerintah provinsi, 20 persen pemerintah kota,” pungkasnya. (sein/hms).
.jpeg)
