Klik
 |
| Ketimpangan sosial bidang ekonomi ( foto:ist) |
BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA.COM,- Kepala perwakilan Bank
Indonesia wilayah Provinsi Jawa Barat, Juda Agung beserta jajaran melakukan kunjungan ke DPRD Jawa Barat dalam rangka
mensinergikan tugas pokok dan program kerja kegiatan masing-masing. Guna
mendukung peningkatan perekonomian di Jawa Barat yang sampai saat ini masih
terjadi ketimpangan.
Juda agung mengatakan, kondisi
perekonomian di Jawa Barat masih timpang, di mana angka kemiskinan di Jabar
masih cukup tinggi namun di sisi lain pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan.
Melalui perttemuan semacam ini,
diharapkan dapat meningkatkan hubungan kerja dan kemitraan BI dan DPRD Jabar
sebagai legislatif. Untuk itu, perlu
adanya sinergitas antara legislatif dan eksekutif sehingga output dari
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berujung pada kesejahteraan masyarakat,
kata Juda Agung kepada wartawan , usai bertemu dengan pimpinan DPRD Jabar,
Senin (13/03). Yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi
Sundari didampingi Wakil para wakil Ketua.
Juda mengatakan, BI Jabar selaku bank, senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat sebagai stakeholder. Utamanya dalam pelaksanaan pembangunan
ekonomi Jawa Barat. Sementara itu, DPRD Jabar, yang merupakan representasi
masyarakat, bertugas dalam pembuatan berbagai macam regulasi serta melakukan
pengawasan.
“Sinergi hubungan kerja yang
saling keterkaitan ini harus senantiasa dijaga dan dipelihara. Juga harus terus
ditingkatkan, karena hakekat pembangunan itu untuk kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut Juda mengatakan,
kita semua tentunya tidak ingin ketimpangan ini terus terjadi, untuk itu, BI Jabar memiliki prioritas dalam
mengendalikan inflasi di Jawa Barat melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID). Serta berusaha untuk terus mendorong laju pertumbuhan
ekonomi di Jawa Barat.
Masalah ketimpangan ini, tidak
boleh dibiarkan, karena tantangan
ekonomi ke depan dipredikasi semakin besar seperti kebijakan pemerintah soal
kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak. Bahkan ancaman paling nyata yakni
kemungkinan akan terjadinya inflasi yang cukup tinggi.
Untuk mengatasi persoalan
tersebut kami akan mendorong ekonomi inklusif yaitu mengembangkan ekonomi berbasis syariah,
wirausaha serta Usaha Mikro Kecil Menengah, dan pengembangan usaha non
pertanian yang sangat banyak diminati.
“Seberat apapun tantangan
ekonomi, bila pondasi perekonomian bangsa ini kuat maka keterpurukan
perekonomian tidak akan terjadi,” tandasnya. (sein).
.jpeg)
.jpeg)