Pergunakan Dana Hibah, Kodam III Siliwangi Gandeng BPKP Jabar

Klik

Pangdam III/Slw Mayjen TNI M Herindra menandatangani MoU
dengan BPKP Jabar, penggunaan Dana hibah (foto;ist)

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA.COM,- Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI M. Herindra mengatakan, Kodam III Siliwangi sering menerima teguran oleh BPK RI dalam penggunaan dana hibah baik dari Pemerintah Provinsi Jabar maupun dari Pemerintah Kabupaten/kota. Untuk itu, dalam rangka menciptakan good governance dan clean gorvernance. Untuk itu, Kodam menggandeng pihak BPKP wilyah Jabar.

Pangdam Herindra mengatakan, dengan menggandeng pihak BPKP, tentunya setiap dana hibah yang diterima dan yang akan dipergunakan harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi dengan detail. Baik yang dipergunakan oleh Kodam, Korem, Kodim maupun satuan lainnya di bawah jajajran Kodam III Siliwangi.

Penegasan ini disampaikan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI M. Herindra usai penandatangani noto kesepahaman dengan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) wilayah Jabar, di aula Makodam Siliwangi, Rabu (26/4).

"Perlu saya sampaikan bahwa Kodam siap berkomitmen, saya sengaja hadirkan para perwira jajaran Kodam, karena mereka yang memegang komando, kerjasama dengan BPKP Jabar ini untuk menjalin kerjasama agar Kodam III Siliwangi good governance dan clean gorvernance," jelasnya.

Berhubung pihak Kodam III Siliwangi sering mendapatkan teguran dari BPK, maka dengan telah terjalinnya kesepahaman dengan BPKP Jabar, kita tidak perlu jauh-jauh ke Irjenad untuk mendampingi dalam hal verifikasi keuangan yang berasal dari dana pemerintah dalam hal ini Pemprov Jabar serta Kabupaten dan Kota, ujarnya.

Herindra juga mengakui bahwa institusi Kodam Siliwangi dapat hibah yang cukup besar dari Pemprov Jabar. Namun, sangat disayangkan, masalah adminitrasi masih amburadul dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kita berharap dengan menggandeng BPKP ini, kedepannya akan semakin baik.

"Kita banyak dapat bantuan hibah, namun untuk kerja bakti. Tapi tetap kita lakukan verifikasi keuangan agar transparan. Jangan sampai ada pejabat di Pemprov atau bahkan anggota TNI terseret ke hotel prodeo," terangnya.

"Saya tekankan kepada Danrem dan Dandim yang berhubungan dengan pemda di daerah, agar berhati-hati dalam penggunaan dana hibah ini," paparnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Jabar Deni Suardini, pihaknya menyambut baik langkah Kodam Siliwangi dalam melakukan pembenahan perihal administrasi keuangan yang transparan.

"Kita sambut baik, dan langkah Kodam Siliwangi ini merupakan satu-satunya Kodam yang melakukan verifikasi keuangan dengan menggandeng BPKP," ujarnya.

Acara penandatangan MoU tersebut, dihadiri seluruh pejabat Kodam Siliwangi, Danrem dan Dandim. (pendam/sein)