Klik
 |
| Bambang Mujiarto, anggota DPRD Jabar (foto:husein) |
Program Dana Desa yang digulurkan oleh Pemprov Jabar dari APBD sebesar Rp.100 juta per desa untuk infrastruktur dan Rp.15 juta per desa untuk aparatur desa, sampai kini belum menunjukan kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini, karena Dewan Dewan belum melihat perkembangan yang riil dan konngkrit keterlibatan masyarakat desa terhadap program itu termasuk dampak social yang dirasakan masyarakat desa belum maksimal. Untuk itu, program dana desa ini perlu di evaluasi dan dikaji ulang
Kenapa kita katakana belum maksimal, karena dana sebesar Rp.100 juta perdesa pertahun ditambah dari dana Pusat sekitar Rp.1,4 miliar pertahun yang disesuikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, sampai kini angka kesejahteraan masih jauh dari harapan. Sehingga, cukup wajar kalau masih banyak warga desa melakukan urbanisasi. Demi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga mereka.
Hal ini dikatakan Bambang Mujiarto kepada HU.Fakta Jabar saat ditemui diruang kerja Fraksi PDIP DPRD Jabar, Rabu (4/4).
Dikatakan, Dewan menginginkan, agar bantuan dana desa yang digulirkan harus disesuaikan dengan potensi local di desa masing-masing, bukan dipukul rata. Sehingga pada saat penyusunan perencaan pembangunan desa dan mengucurkan anggaran tidak sia-sia.
Pembangunan di desa itu, tidak hanya infrastruktur semata, tapi yang tidak kalah penting membangun mental masyarakatnya. Jadi yang perlu kita tekankan disini, adalah formula pembangunan yang berpijakan pada potensi local di tiap-tiap desa.
Selain itu, seharusnya pemprov Jabar berpikir untuk meningkatkan SDM Desa, seperti BUMDes, Kelompok unit usaha desa, BPD. Untuk itu, kedepan kita ingin membuat regulasi kebijakan yang dapat dituangkan dalam perubahan RPJMD Gubernur. Hal ini tentunya menjadi PR bersama antara Eksekutif dan Legislatif, ujarnya.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, dana bantuan desa tidak akan berdampak positif bahkan bisa menjadi boomerang bagi aparatur desa dan lembaga desa, akibat ketidak mampuan dalam memanage keuangan pembangunan desa. Ditambah lagi kekurang pahaman dalam perencaan pembangunandesa secara detail, dan mengimplentasikannya dengan mengutamakan program prioritas desa,
Kan digulirkannya dana desa itu, bertujuan untuk meningkatkan perkonomian desa dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteran masyarakat desa. Untuk itu, kita setuju, perbaikan infrastruktur tapi kita juga mendorong peningkatan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pangan dan sebagainya dapat terpenuhi di desa masing-masing, ujar Bambang asal Dapil Kab/kota Cirebon-Indramatu ini.
Lebih lanjut, ia mengatakan, selama program pembangunan desa masih sporadis, tentunya belum dapat menekan angka urbanisasi. Maka perlu dibuat program/ formula yang terintegrasi, termasuk juga program pemberdayaan masyarakat desa, sehingga sector riil ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa maka perlu dialihkan anggaran konsumtif ka produktif, sehingga urbaninasi dapat ditekan.
Apakah perlu dilakukan pelatihan bagi aparatur dan lembaga desa ? Ya. Sangat diperlukan, untuk mendukung penguatan aparatur desa dan lembaga Desa. Pelatihannya sendiri, dapat diselenggarakan oleh lembaga yang berkopenten yang diakui oleh negara.
“Saya yakin bila aparatur desa dan lembaga desa setalah mengkuti pelatihan SDM, desa tersebut akan maju dan berkembang serta angka urbanisasi dapat ditekan”, tandasnya. (sein)
