Klik
BANDUNG,FAKTABANDUNGRAYA.COM,- Media massa baik Cetak, Elektronik maupun online sangat penting dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan pilkada sebagai kontrol sosial. Untuk itu, menurut anggota Komisi I DPRD Jabar Yusuf Fuadz, Media Massa dalam menjelang pilkada serentak 2018 mendatang, khususnya di Jabar dituntut netralitas.
“Saat ini memang teknologi semakin canggih,tetapi sebagai penyambung informasi kepada khalayak, media massa baik cetak maupun elektronik dinilai masih efektif. tetapi banyak pula dampak negatifnya seperti beredarnya berita yang menyebarkan kekerasan misalnya.
Hal ini dikatakan, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. H. Yusup Fuadz saat mengunjungi Kantor Koran Radar Sukabumi, Jalan Selabintana, Sukabumi, kemarin.
Dalam rangka sosialisasi Pilkada serentak pada 2018 mendatang. Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mendatangi media cetak dan stasiun radio di Kabupaten Sukabumi
Anggota Komisi I dari fraksi Golkar Hj. Ganiwati, menyebutkan. “Pemberitaan yang terjadi di sosial media masih marak dengan berita yang hoax. Padahal seharusnya itu sudah bisa diantisipasi dengan adanya UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan jelas tidak akan dapat di akses mudah oleh masyarakat.”Ujarnya
Karena itu Ganiwati meminta Radar sebagai media massa yang besar harus mampu mengimbangi berita yang mengedepankan faktual dan obyektifitas media..
Sementara saat berinteraksi di sebuah stasiun radio swasta di Sukabumi anggota Komisi I menyebutkan terkait dengan masalah perekaman KTP-elektronik yang masih belum selesai, juga diungkapkan Surat Keterangan sebagai pengganti Ktpel tidak dapat dijadikan kartu pemilih.
Meskipun begitu dewan berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam partisipasi pesta demokrasi dengan pemerintah mulai dari desa hingga tingkat provinsi. (hms/sein).
“Saat ini memang teknologi semakin canggih,tetapi sebagai penyambung informasi kepada khalayak, media massa baik cetak maupun elektronik dinilai masih efektif. tetapi banyak pula dampak negatifnya seperti beredarnya berita yang menyebarkan kekerasan misalnya.
Hal ini dikatakan, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. H. Yusup Fuadz saat mengunjungi Kantor Koran Radar Sukabumi, Jalan Selabintana, Sukabumi, kemarin.
Dalam rangka sosialisasi Pilkada serentak pada 2018 mendatang. Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mendatangi media cetak dan stasiun radio di Kabupaten Sukabumi
Anggota Komisi I dari fraksi Golkar Hj. Ganiwati, menyebutkan. “Pemberitaan yang terjadi di sosial media masih marak dengan berita yang hoax. Padahal seharusnya itu sudah bisa diantisipasi dengan adanya UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan jelas tidak akan dapat di akses mudah oleh masyarakat.”Ujarnya
Karena itu Ganiwati meminta Radar sebagai media massa yang besar harus mampu mengimbangi berita yang mengedepankan faktual dan obyektifitas media..
Sementara saat berinteraksi di sebuah stasiun radio swasta di Sukabumi anggota Komisi I menyebutkan terkait dengan masalah perekaman KTP-elektronik yang masih belum selesai, juga diungkapkan Surat Keterangan sebagai pengganti Ktpel tidak dapat dijadikan kartu pemilih.
Meskipun begitu dewan berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam partisipasi pesta demokrasi dengan pemerintah mulai dari desa hingga tingkat provinsi. (hms/sein).