PPDB Jabar 2017, Ada Masalah Tapi Masih On The Track

Klik

Syamsul Bachri, Ketua Komisi V DPRD Jabar

BANDUNG, FAKATABANDUNGRAYA.COM, -- Ketua Komisi V DPRD Jabar Syamsul Bachri, SH mengatakan, terkait berbagai laporan dan aspirasi masyarakat serta maraknya pemberitaan di media massa tentang berbagai permasalahan pelaksanaan PPDB Jabar 2017. Berdasarkan hasil rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat, pihak Disdik Jabar mengakui bahwa memang masih ada permasalahan pelaksanaan PPDB. Namun, menurut Syamsul walaupun masih ada permasalahan tetapi masih dalam koridor atau on the track dan masih dalam batas kewajaran.

Syamsul juga memaklumi bila ada sebagian masyarakat merasa kurang puas, itu sah-sah saja. Karena, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pihak Disdik Jabar. Alih kelola SMA/SMK ke provinsi itu terhitung per Januari 2017, dimana pihak Disdik harus menyelesaikan berbagai persoalan terkait alih kelola. Dalam waktu yang singkat Disdik Jabar juga harus mempersiapkan pelaksanaan PPDB 2017.

“Saya melihat kerja Tim Disdik Jabar dalam mempersiapkan dan melaksanakan PPDB 2017 sudah cukup optimal, namun, bahwa terjadi sedikit-sedikit persoalan, tentunya akan kita evaluasi untuk perbaikan PPDB kedepan”, ujar Syamsul kepada wartawan usai raker dengan Disdik Jabar, di ruang Komisi V DPRD Jabar, Kamis (13/4).

Dikatakan, tadi juga kita (Komisi V) minta pihak Disdik untuk melakukan kajian terhadap semua permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB, sehingga kedepan PPDB lebih baik lagi. Untuk itu perlu dilakukan regulasi.

Selain itu, Komisi V juga mengapresiasi kepada Kadisdik dan jajarannya, yang telah tanggap terhadap persoalan pelaksanaan PPDB yang tengah timbul di masyarakat. Bahkan, pihak Disdik Jabar telah mengantisipasi. Untuk itu, kita berharap, hasilnya dapat memberikan jawaban yang dapat diterima masyarakat, khususnya bagi para orangtua yang anaknya tahun ini masuk SMA/SMK.

Lebih lanjut Syamsul mengatakan, secara umum, pihak Disdik Jabar sudah siap, namun, kedepan tentunya harus lebih baik lagi, terutama penambahan SDM, sehingga pelaksanaan PPDB tahun 2018 dan seterusnya dapat memuaskan semua pihak.

Adapun terkait server PPDB SMA sulit diakses dan bahkan error, menurut pengakuan pihak Disdik Jabar bahwa calon peserta didik baru yang mau masuk SMA jauh lebih banyak dari SMK, sehingga terjadi trouble. Untuk itu, tahun depan Komisi V minta jangan sampai terjadi lagi, ujar Syamsul menirukan pengakuan Kadisdik Jabar.

Sedangkan terkait masalah Zonase, berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud bahwa pengaturan zonase dihapus. Untuk itu, pihak Disdik Jabar juga mengeluarkan Surat Edaran, bahwa PPDB Jalur Akademik tidak memberlakukan Zonase, karena seluruh masyarakat Jabar dapat melanjutkan pendidikan SMA/SMK di seluruh Jabar. Sehingga zonase dianggap tidak penting, maka yang dipergunakan hanya berdasarkan besaran NEM. Contohnya, masyarakat dapat memilih SMA 1 Karawang dan pilihan 2 boleh ke SMA Bandung. Jadi tidak mungkin menggunakan standard zonase, jelasnya.

Lebih lanjut Syamsul juga mengakui bahwa pihak Disdik tidak menyiapkan anggaran untuk sosialisasi, sehingga cukup banyak masyarakat tidak paham aturan PPDB yang ditetapkan oleh Disdik Jabar. Untuk itu, Komisi V minta pihak Disdik Jabar untuk mengajukan anggaran sosialisasi, baik dalam APBD Perubahan 2017 maupun APBD murni 2018 mendatang.

Soal berapa besarnya anggaran sosialisasi yang dakan diajukan Disdik kita tidak tahu, namun, tentunya bila sudah diusulkan ke Komisi V akan kita kaji, apakah usulan anggaran realistis atau tidak, kalau realisitis kita setujui kalau tidak tentunya kita minta dikaji ulang.

Anggaran sosialisasi kegiatan itu cukup penting agar masyarakat paham atas program yang dicanangkan oleh Disdik Jabar, terutama terkait PPDB, tandasnya. (sein)