Klik
 |
| Haris Yuliana, Wk Ketua DPRD Jabar (foto:istimewa) |
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Haris Yuliana mengatakan, pihaknya bersama eksekutif memang telah melakukan rapat koordinasi terkait hal ini. Namun, kata dia, menurutnya upaya pencegahan harus dimaksimalkan.
"Sebenarnya pemprov dengan kami telah mengadakan rakor soal antisipasi kekeringan ini. Tapi kami berharap dan minta pemprov terus mengantisipasi dampak kekeringan," kata Haris, baru-baru ini.
Dikatakan, sebenarnya pihak eksekutif telah melakukan rapat koordinasi khusus membahas langkah-langkah antisipasi dari dampak kekeringan. Untuk itu, tentunya kita ( DPRD-red) mengapresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemprov Jabar.
"Ini artinya kekeringan sudah terprediksi oleh pemprov," ujarnya.
Haris juga berharap, akan ada hasil berupa antisipasi dampak kekeringan dari hasil rakor tersebut. "Kekeringan ini tidak bisa dihindari jadi harus ada antisipasi seperti pompanisasi atau pembagian air bersih kepada warga," kata dia.
Lebih lanjut Haris mengatakan, sejumlah dinas terkait di lingkup Pemprov Jawa Barat bisa segera menyiapkan langkahlangkah antisipasi kekeringan. "Kita tahu masih ada kabupaten/kota di Jawa Barat yang belum memiliki BPBD, jadi kami harapkan BPBD Provinsi Jawa Barat bisa membackup hal tersebut," harapnya.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektoral itu penting dalam mengantisipasi dampak kekeringan di Jawa Barat. "Urusan kekeringan ini bukan hanya terkait dengan BPBD tapi dinas lainnya terutama Dinas SDA juga.
Dicontohkannya, ketika musim kemarau melanda Dinas Pertanian harus melakukan sosialiasi ke masyarakat di wilayah utara Jawa Barat tentang tananam apa saja yang kuat ditanam saat musim kemarau. "Kita tahu di Pantura Jabar itu terkait produksi hasil bumi seperti padi dan lainlain kalau musim kemarau tiba, sedangkan di perkotaan lebih kepada akses pada air bersih, kandasnya. (sein).
