Klik
Harapan ini disampaikan
Demiz dalam rapat Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman RI Luhut Pandjaitan dan Menteri Perhubungan RI Budi Karya di
Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jl. MH Thamrin Jakarta,
Selasa (1/8/17).
Menurut, Wagub Demiz, pembagian saham tergantung pada penyertaan
modal yang diberikan AP II. Kita ingin kuasai saham bisa menguasai 51% dan
Angakasa Pura (AP) II 49%. Saham yang
ada di BIJB Kertajati, selain dana Pemda Provinsi Jawa Barat dan AP II, pihak
lain seperti sindikasi bank syariah juga Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)
bisa memberikan dana kepada BIJB.
“Nanti tergantung AP II ada
dananya berapa. Diharapkan 51+49. Belum lagi nanti ada RDPT ya yang bisa masuk
ke dalam reksa dana, kemarin juga dari bank syariah,” kata Demiz.
Agar bisa mencapai 51%, Pemprov
Jabar juga akan mencantumkan tanah yang telah dibeli untuk BIJB sebagai
penyertaan modal. Dengan begitu, Pemprov Jabar akan tetap menguasai saham
mayoritas namun dengan pola kerjasama pengelolaan bersama AP II atau beberapa pihak
lain.
Angkasa Pura II bisa menjadi
partner pengelolaan BIJB Kertajati apabila dana yang masuk menjadi penyertaan
modal. Dengan begitu dana yang masuk dari RDPT atau pihak lain tidak akan
terlalu besar.
“Kalau sekarang ini (AP II)
bicaranya kan bukan partner tapi semacam betuk kerjasama operasional saja.
Kalau sekarang misalkan ada keputusan penyertaan modal dari AP II ya artinya
menjadi partner,” ujar Demiz.
Sementara itu, Menko Kemaritiman
Luhut Pandjaitan optimis Pemprov Jawa Barat dan AP II bisa menguasai saham
mayoritas di BIJB. Dia mengatakan tim teknis akan bekerja cepat untuk
menentukan struktur pendanaan pastinya.
“Biar itu (BIJB) selesai kuartal
pertama tahun depan, 2018 itu harus operasi. Karena dengan joint venture berdua
(Pemprov Jabar dan AP II) maka Bandar Udara Kertajati akan dapat liaison,”
ungkap Luhut.
Pada kesempatan yang sama,
Menteri Perhubungan Budi Karya menuturkan BIJB bisa menjadi percontohan
kerjasama proyek bandara antara Pemda dengan Pemerintah Pusat. Dengan model
ini, Budi berharap pemda-pemda lain bisa lebih proaktif melakukan sharing
equity dan kegiatan.
“Karena Kertajati ini satu contoh
model, dimana antara pusat dan daerah bekerjasama membangun bandara di daerah.
Dan Pemda itu proaktif dalam hal pendanaan maupun accelerate project-project.
Banyak bandara-bandara yang lain terutama bandara yang besar itu dananya APBN
semuanya,” tutur Budi.
“Dengan seperti ini swasta juga
bisa menginisiasi, sehingga APBN juga bisa digunakan untuk bandara-bandara yang
lebih kecil,” pungkasnya. (hms/sein).
