Klik
 |
| Foto : istimewa/hms |
Rencanakan kenaikan TPP Guru ini disampaikan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan usai sidang Paripurna Istimewa HUT ke 72 Provinsi Jabar yang dipimpin langsung Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari didampingi para Wakil Ketua DPRD, Sabtu (19/08).
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, Meski angkanya belum sama dengan yang lama karena uangnya tidak ada. Tapi kita sudah memberikan penghargaan lebih daripada penghargaan sebelumnya yang asalnya hanya Rp200 ribu sampai Rp300 ribu maka kita naikan menjadi Rp 1,25 juta tahun depan, sekarang baru Rp600 ribu. Nanti tahun 2018 akan menjadi Rp.1,25 juta per tahun.
"TPP guru Insya Allah tahun depan (2018) naik 100 persen," kata Aher.
Aher juga mengatakan, tenaga pengajar sangat penting diperhatikan sebab kualitas pendidikan di Jawa Barat salah satunya bergantung dari kualitas para guru. Bagaimanapun kita harus menghargai kesejahteraan guru supaya pendidikanya lebih berkualitas, ujarnya.
Sementara itu, menanggapi apa yang dikatakan Gubernur Aher, Ketua Komisi I Syahrir merespon positif apaya yang dikatakan pak Gubernur.
Menurut Syahrir, walaupun baru direncanakan tentunya kita dapat memahani dan mendukung selama anggaran tersedia dalam APBD. Namun, tentunya denngan adanya kenaikan TPP Guru tentunya kita harapkan, para pengajar atau guru terutama SMA/SMK dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, kita juga minta agar para guru tidak lagi mencari tambahan penghasilan dengan berbagai cara yang ujung-ujung membebani para orang tua siswa.
Lebih lanjut Syahrir mengatakan, terkait alih kelola SMA/SMK oleh Provinsi, tentunya kita mendorong, pemprov Jabar untuk membeli lahan-lahan untuk membangun unit sekolah baru (USB) terutama bagi kecamatan yang belum ada SMA/SMK Negeri. Hal ini sangat penting untuk pemerataan pendidik dalam mendorong Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan. Sehingga diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan ketingkat SLTAkita juga mendorong Pemprov Jabar
Untuk itu, kita minta agar Biro BPKAD/ Biro Asset Daerah untuk mencari lokasi lahan stategis untuk dapat dibangun sekolah SMA/SMK. Lahan dan Gedung sekolah tersebut merupakan asset Jabar.
Sedangkan terkait asset sekolah SMA/SMK yang sampai kini belum mau dilepas oleh pihak Pemkab/pemkot tentunya solusinya harus kita beli. Hal ini, untuk mengantisipasi agar kedepannya tidak terjadi permasalahan, yang dapat merugikan peserta didik maupun kependidikan. Pembelian, tentunya secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan keuangan APBD Jabar, tandasnya. (sein).
