Klik
 | ||
| H.Syahrir, Ketua Komisi I DPRD Jabar |
BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA.COM,-- Ketua Komisi I DPRD Jawa Baat H.Syahrir mengatakan, berdasarkan up date data terakhir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jabar bahwa ada sekitar 3,3 juta jiwa warga Jabar belum memiliki e-KTP. Untuk itu, Dewan minta pihak Disdukcapil untuk terus berkoordinasi dengan pihak Kemendagri.
Menurut Syahrir, e-KTP sangat penting bagi seluruh warga negera Indonesia termasuk juga bagi Jawa Barat, yang sebentar lagi akan mengadakan Pilkada serentak di 16 Kab/kota dan Pilgub Jabar 2018.
Kita tidak ingin hak konstitusi warga pada saat pencoblosan pada Pilkada dan Pilgub Jabar 2018 mendatang, jadi hilang hara-gara belum/ tidak memiliki e-KTP, ujar Syahrir saat ditemui di ruang Komisi I DPRD Jabar, jalan Diponegoro no 27 Bandung, belum lama ini.
Dikatakan, pada pelaksanaan Pilkada 2015 dan 2017 di Jabar yang lalu, permasalahan e-KTP menjadi persoalan krusial, karena banyak warga tidak dapat menyalurkan hak konstitusinya gara-gara belum memiliki e-KPT. Untuk itu, pada Pilkda dan Pilgub Jabar 2018 mendatang, kita berharap hal ini tidak terjadi lagi, harap Syahrir.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Jabar Abas Basari usai raker dengan Komisi I DPRD Jabar kepada wartawan membenarkan bahwa berdasarkan up date data terakhir yang ada di Disdukcapil Jabar, ada sekitar 3,3 juta jiwa warga Jabar belum memiliki e-KTP.
Jumlah 3,3 juta jiwa tersebut, terdiri dari PRR (orang yang baru berhak mendapat KTP) ditambah warga yang sudah direkam datanya tapi belum miliki e-KTP, jelasnya.
Abas juga mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemendagri soal blangko e-KTP, Alhmadulillah, berdasarkan informasi dari Kemendagri bahwa saat ini sudah tersedia sebanyak 7 Juta blangko e-KTP untuk seluruh Indonesia. Dan Provinsi Jabar akan dikirim sebanyak 500ribu blangko.
Namun, soal kapan akan dikirimnya, kita masih menunggu. Nanti kalau sudah sampai dikantor Disdukcapil Jabar, barulah kita bagikan ke 27 kab/kota di Jabar. Blangko e-KTP tersebut rencananya akan dibagikan dengan diprioritaskan kepada kota/kabupaten dengan jumlah persentase penduduk terbanyak.
Jadi nanti tiap daerah tentunya tidak akan sama jumlahnya tergantung persentase banyaknya penduduk yang belum memiliki e-KTP. Kan ada daerah yang hampir semua mendapat e-KTP ada juga yang belum. Semua di hitung dari jumlah print record data, jelasnya.
“Jika dilihat dari keperluan memang masih kurang banyak. Namun, jika dari segi pengadaan Jabar bisa dibilang menjadi provinsi prioritas karena jumlah penduduk terbanyak,” ujarnya.
Saat ditanya daerah mana saja yang menjadi skala prioritas ?..., Menurut Abas, diantaanya Kota/Kab Bandung dan Bogor akan mendapat lebih banyak blangko. Sebab, jumlah PRR (orang yang baru berhak mendapat KTP) lebih banyak, sehingga kebutuhan blangko dianggapnya mendesak.
Adapun terkait, kapan sisa blngko e-KTP dapat terpenuhi, ?... Soal kapannya itu, tergantung dari ketersediaan blangko dari Kemendagri. Namun, kita tentunya berharap, sebelum akhir tahun ini sudah tersedia, sehingga pada saat pelaksanaan pencoblosan Pilkada dan Pilgub Jabar 2018 mendatang, warga Jabar sudah memiliki semua e-KTP. Tetapi bila belum dapat semua, tentunya dengan terpaksa kita akan keluarkan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti sementara e-KTP, tandasnya. (sein).
