Klik
JABAR, FAKTABANDUNGRAYA.COM,--Puluhan Mahasiswa Bandung yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), PMII dan BEM menggeruduk kantor DPRD Jabar menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jabar, agar anggaran beasiswa mahasiswa yang berasal dari APBD Jabar dilakukan dengan keterbukaan.
Menurut Ketua HMI Cabang Bandung, Rifki Eka, anggaran beasiswa Mahasiswa yang dianggarkan dalam APBD Jabar di Dinas Pendidikan, cukup besar, tapi dalam penyalurannya tidak transparan. Bahkan , hanya mahasiswa yang mempunyai hubungan kedekatan orang-orang Disdik dan Pemprov Jabar yang mendapatkannya.
Kami juga menilai, penyaluran beasiswa mahasiswa tidak tepat sasaran, karena hanya diperuntukan bagi mahasiswa yang berprestasi, seharusnya diperuntukan bagi mahasiswa dari kalangan kurang mampu. Untuk itu, kami minta DPRD Jabar untuk mengkaji ulang kebijakan anggaran beasiswa mahasiswa, ujar Rifki dalam orasinya di depan kantor DPRD Jabar, jalan Diponogoro No 27 Bandung, Kamis (05/10).
Mahasiswa juga menuntut DPRD Jabar, agar diberikan ruang aplikasi intelektual yang bebas; tinjau kembali permberlakuan jam malam yang diberlakukan di beberapa kampus di Bandung. Serta menuntut untuk meninjaunkembali tenaga pendidikan disemua tingkatan agar tenaga pendidik linier dengan kompetensinya.
Setelah beberapa lama berorasi dan membentangkan berbagai poster, akhirnya Mahisiswa dikawal aparat kepolisian, diperkenankan untuk masuk ke ruang Pansus yang diterima oleh anggota Komisi V DPRD Jabar KH. Habib Syarif Muhamad didampingi Kapolsek Bandung Wetan Kompol Hidayatullah, SH.
Mahasiswa secara bergantian menyampaikan aspirasidan tuntutannya.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, KH.Habib Syarif Muhamad mengatakan, DPRD Jabar menyambut positif aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Dari beberapa aspirasi yang disampaikan tentunya ada keweangan pusat da nada provinsi.
Terkait tuntutan untuk mengawal revisi Undang-undang Pendidikan, terusterang kami sampai saat ini belum pernah mendapat informasi tentang akan direvisi UU Pendidikan dan kami juga tidak berwenang untuk menurunkan Menristek Dikti, karena itu kewenangan pusat.
Adapun terkait soal beasiswa mahasiswa, Habib mengakui bahwa DPRD Jabar bersama Pemprov dalam setiap penyusunan RAPBD menganggarkan anggaran untuk beasiswa mahasiswa. Besaran beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa SI sebesar Rp.8 juta; S2 : Rp.12 juta dan S3 : 24 juta.
Saat ini ada 5 perguruan tinggi yang telah bekerjasama (MoU) dengan Pemprov Jabar, kedepan kita akan usulkan untuk menambah beberapa perguruan tinggi lagi. Sedangkan terkait kenapa beasiswa hanya diberikan kepada mahasiswa berprestasi, Habib, menjelaskan, beasiswa itu bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar bagi kalangan mahasiswa.
Mereka salah persepsi, untuk orang miskin bukan beasiswa namanya. tapi bentuknya pembebasan dari biaya pendidikan aau bebas uang kuliah", ujar Habib.
Sementara, terkait kurang transparan, sulit mencari informasi dan sulit diaksesnya dana beasiswa yang dikelola oleh Disdik Jabar, DPRD Jabar akan meminta Disdik Jabar untuk transparan , mudah diakses, sehingga masyarakat khususnya mahasiswa dapat mengetahui sejauhmana anggaran beasiswa tersalurkan dan siapa-siapa saja mahasiswa berprestasi yang menerima. Hal ini penting, mengingat dana beasiswa mahasiswa tersebut berasal dari uang rakyat melalui APBD, ujarnya.
Habib juga, mempersilahkan Mahasiswa untuk berdemo untuk menyampaikan aspirasinya, tapi harus tetap kondusif dan yag lebih penting lagi mahasiswa tetap mengutamakan pendidikan, himbaunya. (sein).
Menurut Ketua HMI Cabang Bandung, Rifki Eka, anggaran beasiswa Mahasiswa yang dianggarkan dalam APBD Jabar di Dinas Pendidikan, cukup besar, tapi dalam penyalurannya tidak transparan. Bahkan , hanya mahasiswa yang mempunyai hubungan kedekatan orang-orang Disdik dan Pemprov Jabar yang mendapatkannya.
Kami juga menilai, penyaluran beasiswa mahasiswa tidak tepat sasaran, karena hanya diperuntukan bagi mahasiswa yang berprestasi, seharusnya diperuntukan bagi mahasiswa dari kalangan kurang mampu. Untuk itu, kami minta DPRD Jabar untuk mengkaji ulang kebijakan anggaran beasiswa mahasiswa, ujar Rifki dalam orasinya di depan kantor DPRD Jabar, jalan Diponogoro No 27 Bandung, Kamis (05/10).
Mahasiswa juga menuntut DPRD Jabar, agar diberikan ruang aplikasi intelektual yang bebas; tinjau kembali permberlakuan jam malam yang diberlakukan di beberapa kampus di Bandung. Serta menuntut untuk meninjaunkembali tenaga pendidikan disemua tingkatan agar tenaga pendidik linier dengan kompetensinya.
Setelah beberapa lama berorasi dan membentangkan berbagai poster, akhirnya Mahisiswa dikawal aparat kepolisian, diperkenankan untuk masuk ke ruang Pansus yang diterima oleh anggota Komisi V DPRD Jabar KH. Habib Syarif Muhamad didampingi Kapolsek Bandung Wetan Kompol Hidayatullah, SH.
Mahasiswa secara bergantian menyampaikan aspirasidan tuntutannya.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, KH.Habib Syarif Muhamad mengatakan, DPRD Jabar menyambut positif aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Dari beberapa aspirasi yang disampaikan tentunya ada keweangan pusat da nada provinsi.
Terkait tuntutan untuk mengawal revisi Undang-undang Pendidikan, terusterang kami sampai saat ini belum pernah mendapat informasi tentang akan direvisi UU Pendidikan dan kami juga tidak berwenang untuk menurunkan Menristek Dikti, karena itu kewenangan pusat.
Adapun terkait soal beasiswa mahasiswa, Habib mengakui bahwa DPRD Jabar bersama Pemprov dalam setiap penyusunan RAPBD menganggarkan anggaran untuk beasiswa mahasiswa. Besaran beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa SI sebesar Rp.8 juta; S2 : Rp.12 juta dan S3 : 24 juta.
Saat ini ada 5 perguruan tinggi yang telah bekerjasama (MoU) dengan Pemprov Jabar, kedepan kita akan usulkan untuk menambah beberapa perguruan tinggi lagi. Sedangkan terkait kenapa beasiswa hanya diberikan kepada mahasiswa berprestasi, Habib, menjelaskan, beasiswa itu bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar bagi kalangan mahasiswa.
Mereka salah persepsi, untuk orang miskin bukan beasiswa namanya. tapi bentuknya pembebasan dari biaya pendidikan aau bebas uang kuliah", ujar Habib.
Sementara, terkait kurang transparan, sulit mencari informasi dan sulit diaksesnya dana beasiswa yang dikelola oleh Disdik Jabar, DPRD Jabar akan meminta Disdik Jabar untuk transparan , mudah diakses, sehingga masyarakat khususnya mahasiswa dapat mengetahui sejauhmana anggaran beasiswa tersalurkan dan siapa-siapa saja mahasiswa berprestasi yang menerima. Hal ini penting, mengingat dana beasiswa mahasiswa tersebut berasal dari uang rakyat melalui APBD, ujarnya.
Habib juga, mempersilahkan Mahasiswa untuk berdemo untuk menyampaikan aspirasinya, tapi harus tetap kondusif dan yag lebih penting lagi mahasiswa tetap mengutamakan pendidikan, himbaunya. (sein).