Tunggu Juknis Kemendagri, Komisi I Belum Setujui Kebutuhan Sapras Disdukcapil Jabar

Klik

H.Syahrir,  Ketua Komisi I DPRD Jabar

JABAR, FAKTABANDUNGRAYA.COM,-- Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat H. Syahrir, mengatakan, sampai saat ini petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri tentang Sarana-Prasarana/ Peralatan untuk pendataan kependudukan yang diusulkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jabar, belum dapat disetujui oleh Komisi I.

Menurut Syahrir, belum disetujuinya usulan anggaran untuk membeli peralatan perekam data kependudukan yang disampaikan oleh Disdukcapil Jabar karena sampai saat ini belum ada petunjuk teknis dari Kemendagri tentang peralatan yang harus dibeli dan disiapkan. Jadi tunggu aja dulu turunnya petunjuk teknis dari Kemendagri.

Disdukcapil Jabar, beberapa waktu lalu dalam raker dengan Komisi I telah mengajukan anggaran untuk membeli kebutuhan peralatan teknologi Informasi komunikasi, untuk pendataan kependudukan. Belum disetujuinya anggaran, karena kita tidak ingin peralatan yang dibeli ternyata tidak sesuai dengan yang diatur dalam juknis, sehingga menjadi mubazir.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi I, Syarir saat ditemui faktabandungraya.com di kantor DPD Partai Gerindra Jabar, Rabu (11/10).

Dikatakan, peralatan yang diusukan diantaranya untuk membeli CPU/Komputer untuk penyimpan data Base Kependudukan; Server dan Alat perekam. Server untuk di bagikan ke Kabupaten/Kota dan satu server Induk untuk Disdukcapil Jabar.

Syahrir juga mengakui, kebutuhan sapras yang disampaikan oleh Disdukcapil memang sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilres 2019 mendatang. Tapi karena belum ada arahan dari Kemendagri . Ya terpaksa kita belum setujui selama belum ada arahan atau juknisnya.

Persetujuan itukan, bukan dari DPRD Jabar saja. Kalau main setuju setuju saja, nanti temuan lagi, dewan juga yang akan kenanya, ujarnya.

Berhubunga anggaran belum disetujui, maka kita minta Disdukcapil Jabar untuk berkoordinasi dengan Disdukcapil Kab/kota, agar mereka melakukan pendataan kependudukan dengan cara jemput bola. Yaitu turun dan datang langsung menemui para Ketua RW dan RT di daerah masing-masing dan maksimalkan peralatan yang ada.

"Jemput bola tetap harus dilakukan. Mengingat waktu kegiatan Pilgub, Pilwali dan Pilbup sudah semakin dekat. Agar tetap bisa meminimalisir penduduk belum memiliki KTP elektronik, " katanya.

Ditanya dikawasan Kabupaten dan Kota apa yang penduduknya banyak belum memiliki KTP elektronik, Syahrir menjelaskan tersebar merata di semua Kabupaten/Kota.

"Di Bekasi saja masih ada warga yang belum memiliki KTP elektronik. Padahal kan berada di kawasan penyangga Jakarta, " ungkap angggota dewan asal daerah pemilihan Kabupaten Bekasi ini.

" Apalagi, warga yang tinggal di kawasan pegunungan, " tandasnya. (sein).