Tingkat Kerawanan Masih Tinggi, KPU dan Bawaslu Jabar Akan Tingkatkan Sosialisasi

Klik

Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat

LEMBANG, FAKTABANDUNGRAYA.COM,-- Pihak KPU maupun Bawaslu Jabar mengakui bahwa indek tingkat kerawan Pilkada serentak di Jabar 2018, masih tergolong tinggi, walaupun sudah menurun dai peringkat 17 menjadi 13 dari seluruh daerah Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2018 mendatang.

Menurut Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, walaupun indek kerawanan sudah menurun menjadi 13 berdasarkan hasil kajian Bawaslu RI, bukan berarti Pilkada Jabar sudah dapat dikatakan aman dari konflik. Tetap harus diantisipasi, untuk itu KPU dan Bawaslu Jabar sebagai penyelenggara Pilkada mengajak berbagai elemen masyarakat terutama pihak keamanan dan media massa untuk berperan aktif dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada di Jabar.

“Saya kurang mengetahui pasti faktor apa yang menjadi penyebab tingkat kerawanan konflik pilkada untuk Provinsi Jawa Barat turun. Namun pihaknya menduga postur anggaran menjadi faktor yang membuat tingkat kerawanan konflik pilkada menjadi turun”, kata Yayat selaku narasumber dalam acara Media Gathering DPRD Jabar dengan Wartawan pokja Gedungsate, di Lembang, Kab Bandung Barat, Kamis (29/11).

Dikatakan, KPU dari jauh-jauh hari telah berkomunikasi dengan Pemprov Jabar dan DPRD Jabar dalam menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan Pilgub dan Pilkada di 16 Kab/kota di Jabar 2018. Bahkan dari 17 Provinsi yang menyelenggarakan Pilgub, kita paling awal disetujui oleh Gubernur dan DPRD Jabar, ujarnya.

Sementara itu, ditempat yang sama Pimpinan Bawaslu Jabar Wasikin Marzuki, membenarkan bahwa tingkat kerawan konflik Pilkada di Jabar 2018, kini indeknya sudah menurun. Namun, kita akan terus mengantisipasi dan deteksi dini dari hal-hal yang akan mengganggu kesuksesan Pilkada di Jabar.

Pilkada Serentak di Jabar sudah dua kali dilakukan yaitu tahun 2015 dan 2017 lalu, namun, alhamdulillah semua persoalan dilapangan dapat kita atasi dan selesaikan sesuai dengan kewenangan KPU dan Bawaslu. Namun tetap kita antisipasi, terutama menyangkut berita Hoax yang sengaja disebar oleh pihak-pihak tertentu melalui Media Sosial, ujar Wasikin.
Dalam kesempatan tersebut juga KPU Jabar dan Bawaslu Jabar meminta Media Massa untuk turut berperan aktif dalam memerangi berita hoax saat Pilkada Serentak 2018 berlangsung.

"Untuk netralisir itu peran strategis media massa kawan-kawan atau media mainstream karena punya aturan pemberitaan. Media mainstream kalau optimum mampu melawan berita2 hoax di medsos," kata Yayat.

Yayat juga menilai, secara ilmiah media mainstream punya peran penting dalam mencitrakan dalam pikiran masyarakat. Kalau lihat gelagat Jabar, media mainstream sangat baik, netral, dari pihak mana pun, ujarnya.

Sedangkan Waskin menambahkan, pada waktu Pilkada 2015 dan 2017, masih ditemukan adanya mani politik yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon dengan melibatkan ASN/PNS. Selain itu, nanti pada saat pelaksanaan pencoblosan, setiap TPS ada pengawas, sehingga hasil perhitungan di TPS sudah dikunci di Plano C1, jadi tidak mungkin KPU bias mencoba-coba menggelembungkan suara, tegasnya.

Adapun terkait masih cukup banyaknya warga Jabar yang belum mengetahui tahapan dan waktu pencoblosan, pihak KPU dan Baswalu berjanji akan meningkatkan kegiatan sosialisasi langsung ditengah-tengah masyarakat maupun melalui Media massa. Karena kegiatan sosialisasi ini sangat penting, untuk mengantisipasi tingkat kerawanan, meningkatkan angka partisifatif masyarakat demi suksesnya Pilkada di Jabar yang aman, nyaman, lancar, jujur, adil dalam merayakan pesta demokrasi lima tahun di ajang Pilkada. (sein).