Klik
 |
| Yunandar Eka P, Anggota Komisi II |
Selama ini pemprov Jabar dalam menjaga ketahanan pangan tergolong pasif dan pemerintah hanya berupaya memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakat, tanpa memikirkan dari mana produksi pertanian itu berasal.
Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dituntut lebih aktif dalam meningkatkan ketahanan pangan demi terciptanya kemandirian pangan di tengah terus bergeraknya laju pertumbuhan penduduk, ujar Yunandar, di Bandung, kemarin.
Seharusnya pemerintah mendorong daerah-daerah agar mampu memproduksi pangan secara mandiri. “Masalahnya bukan ketersediaan lagi, tapi bagaimana bisa me-manage pengelolaan pangan ini, agar tidak impor terus," kata Yunandar yang juga Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jabar ini.
Lebih lanjut Yunandar mengatakan, perlu keseriusan dalam menjaga ketahanan pangan dengan menciptakan berbagai terobosan, dan untuk menjaga produktivitas pertanian perlu keberpihakan kepada para petani, salah satunya dengan memberi jaminan kesejahteraan bagi petani dan keluarganya. selama ini, petani sering merugi karena menjual hasil pertaniannya dengan harga yang sangat murah.
Untuk itu, ia mengusulkan sebaiknya para Petani bila perlu angkat sebagai PNS. Beri gaji tetap, tunjangan. Karena mereka sesungguhnya orang penting, selama ini petani kita tidak sejahtera sehingga minat warga untuk bertani terus berkurang," ujar Yunandar dari dapil Jabar I ( Kota Bandung-Kota Cimahi) ini.
Selain itu, untuk menyiasati terus berkurangnya lahan pertanian menurutnya perlu kreativitas dan perluasan lahan pertanian tidak hanya dilakukan secara horizontal, tetapi bisa juga vertikal seperti yang dilakukan di China dan Thailand.pungkasnya.
Pemerintah hanya membangun satu kondisi di mana pangan itu tersedia, tanpa mempersoalkan dari mana asalnya. Itu yang membuat kita tidak mandiri pangan, tandasnya. (sein).
