Klik
Dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018, tensi politik kini semakin meningkat, termasuk juga di provinsi Jabar, sehingga bukan tidak mungkin banyak orang memanfaatkan pers, menarik-narik media, atau membuat media dengan tujuan memenangkan politik dengan menciderai nilai-nilai luhur pers Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Pers, Pemerhati Media dan Informasi Jawa Barat di Jabar melakukan Deklrasi Pers Netral dan Independen.
Acara deklarasi tersebut, dihadiri Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher), Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo, Asosiasi media dan wartawan, Bawaslu serta masyarakat pemerhati media, mendeklarasikan netralitas dan independensi pers dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (10/4/2018).
Gubernur Aher menuturkan, pers berperan penting dalam menyukseskan pesta demokrasi. Media cetak, elektronik dan online selain menyampaikan informasi, edukasi, hiburan dan kontrol sosial, juga bertanggung jawab mengawal penyelenggaraan Pilkada serentak.
"Media harus jadi jembatan atas hak demokrasi masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap penyelenggara Pilkada," tuturnya.
Aher meminta media yang menyediakan rubrik khusus kegiatan kampanye Parpol atau Paslon berlaku adil dan berimbang. Untuk itu media dalam penyelenggaraan Pilkada ini berperan aktif dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
"Kebebasan pers menjadi penting sebagai penyedia sumber informasi yang independen untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat," ujar Aher.
Aher berharap, deklarasi peliputan media profesional untuk Pilkada/ Pemilu berkualitas ini memperkuat komitmen media dalam mendukung Pilkada yang jujur, adil, demokratis, damai dan bermartabat khususnya di wilayah Jabar dan Indonesia.
"Semoga sesuai dengan tagline Pilgub Jabar Semarak (semangat, mandiri, ramah dan aksesibel) dan Pilkada serentak Gembira (Gerakan membangun demokrasi yang bermartabat dan adil)," ucap Aher.
Deklarasi yang diucapkan bersama oleh para wartawan berbagai media dan platform, wartawan freelance, dan kontributor ini, bertekad akan menjaga independensi ruang redaksi, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan mewujudkan jurnalisme yang sehat bagi kepentingan masyarakat secara luas. Para awak dan pimpinan media ini juga bertekad menciptakan suasana teduh jelang Pilkada/ Pemilu dengan mengantarkan masyarakat memilih pemimpin terbaik sesuai hati nuraninya. Meneguhkan kembali batasan yang membedakan secara tegas antara berita dengan iklan, menolak pemuatan pernyataan narasumber yang bermuatan kebencian, SARA serta menolak segala bentuk hoax dan model kampanye negatif.
"Di beberapa Kabupeten di Jabar menjadi sarang para wartawan yang "seram" salah satunya Cirebon, Kuningan dan Bekasi," sebutnya.
Dewan pers selalu mengingatkan kepada berbagai pihak seperti pemerintah daerah agar saat masa kampanye tidak memberikan "THR" kepada wartawan.
"Kami selalu mengingatkan saat masa kampenye ini khususnya di bulan ramadhan nanti, Pemda agar tidak memeberikan "THR" kepada para wartawan, jadi jangan memberikan tunjangan-tunjangan karena itu menyalahi aturan dan mencoreng nama baik wartawan, kami juga akan layangkan surat edaran. Yang diperlukan wartawan itu adalah kutipan-kutipan berita," ungkapnya.
Diakhir deklarasi digelar acara seminar bertemakan tantangan media meliput Pemilu berkualitas yang diikuti para wartawan dengan sejumlah narasumber dari pakar media massa. (red/h
