Klik
Jakarta, Faktabandungraya.com,-- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar, H. Daddy Rohanady mengatakan, salah satu menghambat pembangunan jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi Sumedang Dawuan) adalah pembebasan lahan milik IPDN Jatinangor. Namun, setelah kita berkoordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri, akhirnya pak Menteri mengatakan, lahan milik IPDN sudah dapat dipergunakan untuk pembangunan jalan Tol.
Dalam pertemuan tersebut pak Mendagri Tjahyo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan surat terkait lahan IPDN yang akan dipergunakan Tol Cisumdawu. Jadi silahkan kontraktor melanjutkan pembangunan Tol Cisumdawu.
Hal ini dikatakan Daddy Rohanady menirukan ucapan Mendagri saat ditanya wartawan terkait hasil konsultasi dengan Kemendgari, Jakarta, Selasa ( 4/9-18).
“Pembangunan Tol Cisumdawu harus dipercepat. Lahan di IPDN Jatinangor yang selama ini dianggap belum bebas ternyata sudah bisa digunakan.” Ujar Daddy.
Selama ini pembebasan lahan di IPDN di Jatinangor dianggap sebagai salah satu kendala lambatnya perkembangan pembangunan Tol Cisumdawu
“Ternyata, menurut Mendagri Tjahyo Kumolo yang langsung menerima kami, Kemendagri sudah mempersilakan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaannya. Karena sudah ada surat yang dikeluarkan terkait hal itu per 17 Mei 2017," ungkap Daddy.
Kemendagri menilai, kontraktor masih ragu karena ada masyarakat (41 kepala keluarga) yang menggugat lahan IPDN. Gugatan sudah sampai tiga kali. IPDN memenangkan perkara. Namun, ada pihak lain yang mengajukan gugatan lagi. Pihak yang mengaku keturunan Baron Daud itu kalah di persidangan tahap pertama, tetapi mengajukan banding.
Politisi Partai gerindra Jabar ini mengungkapkan. "Barangkali itu salah satu sebab mengapa di lahan-lahan itu belum selesai pembangunannya. Kalau toh ada sebagian asrama yang terkena trase, pada dasarnya kontraktor siap membangun penggantinya. Mudah-mudahan begitu kenyataannya di lapangan,"ujarnya.
Kemendagri menegaskan pembangunan Tol Cisumdawu harus dipercepat. Tidak ada alasan lagi masalah lahan di IPDN. Secara keseluruhan ada sekitar 65 hektare lahan IPDN yang akan terkena jalur tol Cisumdawu dari total luas Tanah milik IPDN seluas 279 dari 284 haktare yang tercatat di awal.
Bahkan IPDN juga tidak meminta ganti rugi sepeser pun. Kalau ada sejumlah uang yang dialokasikan untuk itu di kementerian lain, Kemendagri menegaskan agar uang tersebut dikembalikan ke kas negara.
Terkait dengan Tol Cisumdawu ini Kementrian PUPR memprediksi Fase 1 Seksi 2-3 Tol Cisumdawu baru beroperasi pada April 2019, serta dengan berbagai persoalan yang ada, secara keseluruhan Fase 1 baru akan siap pada bulan Agustus 2020.
Terakhir anggota DPRD Dari Dapil Cirebon Indramayu ini mengungkapkan, selesainya Tol Cisumawu akan memperlancar arus jamaah haji yang pada tahun 2019 direncanakan sudah berangkat langsung dari Kertajati ke Tanah Suci. Serta frekuensi penerbangan di BIJB Kertajati juga pasti akan meningkat pesat. Ujungnya, BIJB Kertajati dan Tol Cisumdawu akan benar-benar menjadi salah satu pengungkit perekonomian masyarakat Jawa Barat, tandasnya. (sein/red).
Dalam pertemuan tersebut pak Mendagri Tjahyo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan surat terkait lahan IPDN yang akan dipergunakan Tol Cisumdawu. Jadi silahkan kontraktor melanjutkan pembangunan Tol Cisumdawu.
Hal ini dikatakan Daddy Rohanady menirukan ucapan Mendagri saat ditanya wartawan terkait hasil konsultasi dengan Kemendgari, Jakarta, Selasa ( 4/9-18).
“Pembangunan Tol Cisumdawu harus dipercepat. Lahan di IPDN Jatinangor yang selama ini dianggap belum bebas ternyata sudah bisa digunakan.” Ujar Daddy.
Selama ini pembebasan lahan di IPDN di Jatinangor dianggap sebagai salah satu kendala lambatnya perkembangan pembangunan Tol Cisumdawu
“Ternyata, menurut Mendagri Tjahyo Kumolo yang langsung menerima kami, Kemendagri sudah mempersilakan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaannya. Karena sudah ada surat yang dikeluarkan terkait hal itu per 17 Mei 2017," ungkap Daddy.
Kemendagri menilai, kontraktor masih ragu karena ada masyarakat (41 kepala keluarga) yang menggugat lahan IPDN. Gugatan sudah sampai tiga kali. IPDN memenangkan perkara. Namun, ada pihak lain yang mengajukan gugatan lagi. Pihak yang mengaku keturunan Baron Daud itu kalah di persidangan tahap pertama, tetapi mengajukan banding.
Politisi Partai gerindra Jabar ini mengungkapkan. "Barangkali itu salah satu sebab mengapa di lahan-lahan itu belum selesai pembangunannya. Kalau toh ada sebagian asrama yang terkena trase, pada dasarnya kontraktor siap membangun penggantinya. Mudah-mudahan begitu kenyataannya di lapangan,"ujarnya.
Kemendagri menegaskan pembangunan Tol Cisumdawu harus dipercepat. Tidak ada alasan lagi masalah lahan di IPDN. Secara keseluruhan ada sekitar 65 hektare lahan IPDN yang akan terkena jalur tol Cisumdawu dari total luas Tanah milik IPDN seluas 279 dari 284 haktare yang tercatat di awal.
Bahkan IPDN juga tidak meminta ganti rugi sepeser pun. Kalau ada sejumlah uang yang dialokasikan untuk itu di kementerian lain, Kemendagri menegaskan agar uang tersebut dikembalikan ke kas negara.
Terkait dengan Tol Cisumdawu ini Kementrian PUPR memprediksi Fase 1 Seksi 2-3 Tol Cisumdawu baru beroperasi pada April 2019, serta dengan berbagai persoalan yang ada, secara keseluruhan Fase 1 baru akan siap pada bulan Agustus 2020.
Terakhir anggota DPRD Dari Dapil Cirebon Indramayu ini mengungkapkan, selesainya Tol Cisumawu akan memperlancar arus jamaah haji yang pada tahun 2019 direncanakan sudah berangkat langsung dari Kertajati ke Tanah Suci. Serta frekuensi penerbangan di BIJB Kertajati juga pasti akan meningkat pesat. Ujungnya, BIJB Kertajati dan Tol Cisumdawu akan benar-benar menjadi salah satu pengungkit perekonomian masyarakat Jawa Barat, tandasnya. (sein/red).