Klik
Cirebon, faktabandungraya.com,-- Seiring dengan telah beroperasionalnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, tentunya harus ditopang dengan akses jalan yang memadai baik berupa jalan Tol maupun non tol. Untuk itu, menurut Daddy Rohanady, DPRD Jabar mendorong percepatan penyelesaian akses jalan menuju dan dari BIJB Kertajati.
Untuk mengetahui sejauh mana progres percepatan pembangunan akses jalan menuju BIJB Kertajati, maka Komisi IV DPRD Jabar, pada Selasa (6/11-18), melakukan kunjungan kerja lapangan ke BIJB Kertajati didampingi BPJ Wilayah IV Cirebon.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar, H. Daddy Rohanady mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan keterangan pihak BPJ Wilayah IV Cirebon, ada keterlambatan pembangunan akses jalan menuju dan dari BIJB Kertajati karena belum tuntasnya pembebasan lahan.
Pada Tahun 2018 ini ada pekerjaan pelebaran jalan dan pembebasan jalan di tiga desa, tiga desa yang dibebaskan itu, dua sudah beres tinggal satu desa dalam proses negosiasi musyawarah dengan warga sudah selesai tinggal proses pembayaran.
Hal ini dikatakan Daddy Rohanady ketika diminta tanggapan terkait hasil Monitoring Kinerja BPJ Wilayah IV- di Cirebon, Kamis, (8/11-18).
Menurut Daddy, percepatan penyelesaian akses jalan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat Jawa Barat untuk memudahkan mengakses BIJB, sehingga akses bandara dapat lebih mudah.
“Sehingga jalan tol menuju bandara selain (menggunakan) akses non tol yang ada kita berharap itu bisa direalisasikan jadi orang ke bandara tidak perlu jalan non tol kalau jalan tolnya berjalan dengan bagus kan akses kita makin mudah itu yang pertama, yang kedua soal jalan jalan lain ternyata ada jalan lapisan penetrasi yang masih butuh penanganan, 10 km baru ditangani 5 km,” ujar anggota DPRD Jabar asal Dapil Cirebon-Indramayu ini.
Lebih lanjut Daddy menjelaskan, untuk catatan di tahun 2019, beberapa pekerjaan yang sudah diusulkan masuk di tahun 2019 murni pihaknya mendorong masuk di perubahan tahun 2019.
“Misal jembatan yang tadinya di revisi 2018 gagal ternyata ijin-ijinya, amdal lalin maupun amdal lingkunga belum selesai jadi itu yang akan kita dorong di 2019 perubahan, dan karena ada pergeseran desain sedikit angkanyapun pasti bergeser juga awalnya 4 Milyar yang tidak bisa direalisir di 2019 kita mungkin bergeser di 7 Milyar di 2019 perubahan,” paparnya.
Pihaknya meminta Badan Pengelolaan Jalan (BPJ) untuk secepatnya membenahi amdal, sehingga kedepan proses fisik dapat segera dilakukan.
“Jika bisa tidak terlalu jauh juga kita geser perubahanya, perubahan biasanya terdorong sampe bulan Oktober, kalo bisa September kan kawan-kawan bisa mengejarkan itu masih dalam rentang waktu yang cukup", pinta Daddy yang maju kembali jadi Caleg DPRD Jabar ini.
Dalam kesempatan yang sama Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV Kabupaten Cirebon mengatakan, bahwa pihaknya akan tetap melanjutkan program-program peningkatan pelebaran dan terutama rutin jalan yang dipertahankan untuk kondisi jalan yang mantap, tandasnya. (rls/red).
Untuk mengetahui sejauh mana progres percepatan pembangunan akses jalan menuju BIJB Kertajati, maka Komisi IV DPRD Jabar, pada Selasa (6/11-18), melakukan kunjungan kerja lapangan ke BIJB Kertajati didampingi BPJ Wilayah IV Cirebon.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar, H. Daddy Rohanady mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan keterangan pihak BPJ Wilayah IV Cirebon, ada keterlambatan pembangunan akses jalan menuju dan dari BIJB Kertajati karena belum tuntasnya pembebasan lahan.
Pada Tahun 2018 ini ada pekerjaan pelebaran jalan dan pembebasan jalan di tiga desa, tiga desa yang dibebaskan itu, dua sudah beres tinggal satu desa dalam proses negosiasi musyawarah dengan warga sudah selesai tinggal proses pembayaran.
Hal ini dikatakan Daddy Rohanady ketika diminta tanggapan terkait hasil Monitoring Kinerja BPJ Wilayah IV- di Cirebon, Kamis, (8/11-18).
Menurut Daddy, percepatan penyelesaian akses jalan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat Jawa Barat untuk memudahkan mengakses BIJB, sehingga akses bandara dapat lebih mudah.
“Sehingga jalan tol menuju bandara selain (menggunakan) akses non tol yang ada kita berharap itu bisa direalisasikan jadi orang ke bandara tidak perlu jalan non tol kalau jalan tolnya berjalan dengan bagus kan akses kita makin mudah itu yang pertama, yang kedua soal jalan jalan lain ternyata ada jalan lapisan penetrasi yang masih butuh penanganan, 10 km baru ditangani 5 km,” ujar anggota DPRD Jabar asal Dapil Cirebon-Indramayu ini.
Lebih lanjut Daddy menjelaskan, untuk catatan di tahun 2019, beberapa pekerjaan yang sudah diusulkan masuk di tahun 2019 murni pihaknya mendorong masuk di perubahan tahun 2019.
“Misal jembatan yang tadinya di revisi 2018 gagal ternyata ijin-ijinya, amdal lalin maupun amdal lingkunga belum selesai jadi itu yang akan kita dorong di 2019 perubahan, dan karena ada pergeseran desain sedikit angkanyapun pasti bergeser juga awalnya 4 Milyar yang tidak bisa direalisir di 2019 kita mungkin bergeser di 7 Milyar di 2019 perubahan,” paparnya.
Pihaknya meminta Badan Pengelolaan Jalan (BPJ) untuk secepatnya membenahi amdal, sehingga kedepan proses fisik dapat segera dilakukan.
“Jika bisa tidak terlalu jauh juga kita geser perubahanya, perubahan biasanya terdorong sampe bulan Oktober, kalo bisa September kan kawan-kawan bisa mengejarkan itu masih dalam rentang waktu yang cukup", pinta Daddy yang maju kembali jadi Caleg DPRD Jabar ini.
Dalam kesempatan yang sama Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV Kabupaten Cirebon mengatakan, bahwa pihaknya akan tetap melanjutkan program-program peningkatan pelebaran dan terutama rutin jalan yang dipertahankan untuk kondisi jalan yang mantap, tandasnya. (rls/red).