Klik
Majalengka, faktabandungaraya.com,-- Koordinator pendamping program keluarga harapan (PKH) Kabupetn Majalengka, Jumadi, memohon kepada DPRD Jabar untuk dapat membantu rekan-rekannya yang bertugas sebagai Pendamping PKH, dalam melunasi cicilan sepeda motor.
Jumlah seluruh petugas pendamping PKH se Jabar sebanyak 5.600 orang, sedangkan untuk di Kab Majalengka sendiri, sebanyak 200-an orang. Kami semua mengambil cicilan motor untuk mendukung kelancaran operasional sebagai petugas PKH.
Untuk itu, kami mohon dukungan bapk-ibu anggota DPRD Jabar, agar dapat membantu pelunasan cicilan motor kami, pinta Jumadi dalam acara hearing dialog Komisi V DPRD Jabar dengan anggota PKH di sebuah Hotel di Jl Abdul Halim No74, Majalengka, Sabtu, (17/11-18).
Menanggapi permintaan Pendamping PKH, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, H. Yomanius Untung S.Pd. mengatakan, siap DPRD Jabar mendorong agar Pemprov Jabar melunasi kredit cicilan sepeda motor bagi 5.600 pendamping PKH.
"Di Jabar, program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah pusat , sukses. Untuk itu, tidak ada salahnya kami beri reward dengan melunasi cicilan kredit motor mereka," ujar Untung didampingi anggota Komisi V DPRD Jabar yang hadir diacara hearing bertema 'Menuju Keluarga Sejahtera' adalah Hj Erni Rif'ati Rachman, Hj Fatimah SH M. Kn, H. Sahromi, dan Hj Tati Novianti.
Turut hadir juga dalam acara hearing dialong yang difasilitasi oleh Bagian Humas-Protokol Set DPRD Jabar tersebut, dari unsur organisasi perangkat daerah adalah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jabar, Haryadi Wargadibrata, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Rieswan Graha.
Petugas pendamping PKH adalah para pahlawan, berkat kerja keras mereka, tekad pemerintah memberantas kemiskinan lewat program bantuan pendidikan dan kesehatan berhasil. Secara umum, sudah berhasil. Walau demikian, angkanya masih di atas 10. Oleh karenanya akan terus digenjot agar bisa dibawah 10," ungkap Untung Politisi Golkar dari Dapil Sumedang, Majalaya dan Subang (SMS).
Agar hasil kerja PKH bisa lebih baik, ujar Yomanius Untung, berbagai upaya dilakukan supaya kinerja PKH meningkat, 2017 ada upaya untuk memberikan PKH sepeda motor dinas, tetapi biayanya terlalu besar.
Jumlah seluruh petugas pendamping PKH se Jabar sebanyak 5.600 orang, sedangkan untuk di Kab Majalengka sendiri, sebanyak 200-an orang. Kami semua mengambil cicilan motor untuk mendukung kelancaran operasional sebagai petugas PKH.
Untuk itu, kami mohon dukungan bapk-ibu anggota DPRD Jabar, agar dapat membantu pelunasan cicilan motor kami, pinta Jumadi dalam acara hearing dialog Komisi V DPRD Jabar dengan anggota PKH di sebuah Hotel di Jl Abdul Halim No74, Majalengka, Sabtu, (17/11-18).
Menanggapi permintaan Pendamping PKH, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, H. Yomanius Untung S.Pd. mengatakan, siap DPRD Jabar mendorong agar Pemprov Jabar melunasi kredit cicilan sepeda motor bagi 5.600 pendamping PKH.
"Di Jabar, program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah pusat , sukses. Untuk itu, tidak ada salahnya kami beri reward dengan melunasi cicilan kredit motor mereka," ujar Untung didampingi anggota Komisi V DPRD Jabar yang hadir diacara hearing bertema 'Menuju Keluarga Sejahtera' adalah Hj Erni Rif'ati Rachman, Hj Fatimah SH M. Kn, H. Sahromi, dan Hj Tati Novianti.
Turut hadir juga dalam acara hearing dialong yang difasilitasi oleh Bagian Humas-Protokol Set DPRD Jabar tersebut, dari unsur organisasi perangkat daerah adalah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jabar, Haryadi Wargadibrata, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Rieswan Graha.
Petugas pendamping PKH adalah para pahlawan, berkat kerja keras mereka, tekad pemerintah memberantas kemiskinan lewat program bantuan pendidikan dan kesehatan berhasil. Secara umum, sudah berhasil. Walau demikian, angkanya masih di atas 10. Oleh karenanya akan terus digenjot agar bisa dibawah 10," ungkap Untung Politisi Golkar dari Dapil Sumedang, Majalaya dan Subang (SMS).
Agar hasil kerja PKH bisa lebih baik, ujar Yomanius Untung, berbagai upaya dilakukan supaya kinerja PKH meningkat, 2017 ada upaya untuk memberikan PKH sepeda motor dinas, tetapi biayanya terlalu besar.
"Sekarang fiskal masih memungkinkan, maka kita upayakan menutup cicilan motor PKH. Kalau dihitung-hitung sekitar 27-32 Miliar. Kalau lewat APBD Murni 2019, tampaknya tidak memungkinkan, mungkin nanti di APBD Perubahan 2019," katanya.
"Yang punya uang Pemprov, tapi yang membuat perencanaan kita. Plus, sama-sama. Intinya, pertemuan ini, harus ada manfaatnya, saya berharap pak Haryadi (Kadissos Pemprov Jabar) punya peluang bahas anggaran untuk program PKH, kita nanti yang dorong, dalam upaya peningkatan kinerja," ungkapnya.
Pertanyaan Yomanius Untung, apakah dengan ditutupnya cicilan motor bagi 5.600 tenaga PKH kinerjanya, nanti akan semakin meningkat atau justru nanti malah jadi loba gaya (banyak gaya--red).
Spontan pertanyaan tersebut dijawab serentak oleh PKH, "Semakin semangat kerja pak!" "Agar tumaninah kerjanya, ya," papar Yomanius Untung.
Lebih jauh, Yomanius Untung menerangkan, di Indonesia program PKH sudah bergulir lebih 11 tahun, dan selama itu juga, dunia telah mengakui keberhasilan program tersebut, parameternya adalah menurunnya angka kemiskinan.
Berkat suksesnya program tersebut, Kemensos Nigeria datang secara khusus ke Indonesia untuk studi banding, mencari formasi data terkait upaya mengentaskan kemiskinan.
"Program ini layak dipertahankan, kalau layak keberadaan teman-teman dari PKH Majalengka juga layak dipertahankan," ujarnya.
Keberadaan PKH layak dipertahankan, karena nanti akan ada lagi program baru yang akan beriringan dengan program pengentasan kemiskinan. Yang pasti, semua dilakukan semata-mata untuk melakukan akselerasi penurunan kemiskinan, dari 1,7 persen jadi 1,93 persen. Itu artinya, bisa menembus angka psikologis dibawah 10 persen.
"Di bawah 10 persen itu kebanggaan. Yang bergerak saya, pak kadis juga. Sementara yang bergerak di bawah teman-teman PKH jadi, itu alasan kenapa PKH wajib dibantu," pungkas Yomanius Untung. (hms/sein).
