Klik
Aspirasi serupa juga disampaikan masyarakat dan konstituennya ketika dr.Ikhwan Fauzi melakukan kegiatan Reses I tahun sidang 2019, di RT 06 RW 7 Kampung Cimaung, Kel. Tamansari. Kec. Bandung wetan, Kota Bandung. Rabu, (20/2-2019).
Menurut Ikhwan, aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut, memang sangat berkaitan dengan tufoksi Komisi V ( yang membidangan Kesra- Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kepariwisataan dan Sosial).
“Pada intinya tadi saya menjelaskan kepada warga bahwa komisi V yang membidangi pendidikan kesehatan dan tenagakerja, sosial, sehingga yang harus saya beritahukan yang paling dekat adalah PPDB , itu jadi titik krusial tiap tahun.”Ujarnya saat ditemui usai bersilaturahmi dengan warga kampung yang ada disekitar pusat bisnis jl. Cihampelas ini ini.
Dijelaskannya, Sekarang ini sistemnya (PPDB) kan berubah, sistem zonasi kemarin-kemarin ada beberapa kriteria, sekarang kriterianya jadi sempit. Kita berharap regulasi PPDB 2019 yang akan dikeluarkan oleh Gubernur dapat meminimalisir persoalan-persoalan yang kerap kali terjadi ditengah masyarakat pada penerimaan siswa baru.
Sebenarnya Pemerintah terus memperbaiki sistem PPDB, namun masih kurangnya sosialisasi kepada masayrakat, akhirnya sistem zonasi dapat menyebabkan terjadinya konflik. Untuk itu, kita sebagai wakil rakyat berkewajiban turut mensosialisasikan sitem PPDB yang terus berubah. Perubahan kebijakan tentunya memerlukan adanya diseminasi informasi yang harus sampai kepada masayrakat. “Hal ini penting!”, tegas Ikhwan.
Adapun terkait ketenagkerjaan, Ikhwan menyoroti, bahwa kini banyak lulusan SMA yang diterserap bekerja dibandingkan lulusan SMK, sehingga kita berpikir ulang. Karena orang masuk SMK kan ingin kerja, tetapi kenyataannya, banyak lulusan SMA yang diterima kerja.
Adapun terkait masalah kesehatan, ketika saat ini RS sering penuh dengan pasien,itu yang akhirnya mereka menyadari, jangan sakit sakit sedikit ke RS, karena sejak ada BPJS orang sakit sedikit aja pinginke RS. Bukan euforia tetapi jadi semacam sakit sosial karena pelayanan gratis ini, Ini penting bahwa mekanisme untuk berobat ini mereka ketahui harus ke puskesmas, ada chanel chanel lain yang harus dilewati dulu.
Kerugian BPJS ini dari 4 triliun pada awalnya sekarang kerugiannya sudah loncat hampir ke Rp 10 triliun, kalau jadi deret ukur nanti Rp. 14 T terus Rp 18 Triliun, terus bensin disubsidi. Lalu apalagi yang mau disubsidi, Ini bagaimana kalau semua dibayarin negara terus, kan bangkrut negara ini, ? kapan membangun negara kalau ngutang terus, Ini kan problem, tandasnya. (husein).
