Klik
Daddy mengakui bahwa pembahasan Raperda Perubahan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) memakan waktu cukup lama, karena adanya tarik ulur antara Tim Eksekutif dengan Pansus. Namun, Alhamdulillah, hari ini, akhirnya Perda Perubahan SOTK dapat disahkan.
Dikatakan, semula Pansus SOTK hanya membahas pembubaran Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP), namun dalam perjalanan pembahasan perubahan SOTK semakin meluas. Tidak hanya membahas pembubaran BKPP tetapi juga membahas secara menyeluruh terhadap seluruh SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Meluasnya pembahasan perubahan SOTK, setelah kita (Pansus dan Tim Eksekutif Jabar) berkoordinasi dengan pemerintah pusat ternyata dibuka kran oleh pusat, dimana setelah dua tahun pembentukan SOTK, dia berhak dievaluasi, ujar Daddy.
Namun, disisi lain, pak Gubernur menitifkan pesan kepada Tim Eksektutif Jabar, bahwa akan melakukan beberapa evaluasi terhadap beberapa SKPD yang ada saat ini. Hal ini seiring dengan apa yang telah digarisakan dalam Perda RPJMD (2019-2023).
Lebih lanjut Daddy mengatakan, dalam pembahasan Pansus, pihak eksekutif menginnginkan ada perubahan terhadap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu memisahkan Pariwisata dengan Kebudayaan. Dimana ingin membentuk Dinas Periwisata ( khusus) dan Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun ada juga Dinas yang digabung yaitu Dinas Perikanan, Kelautan dangan Ketahanan Pangan
Keinginan adanya perubahan / pemisahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, karena pak Gubernur menginginkan core Kepariwisataan menjadi salah satu centar Dinas di Jabar, apa tidak lebih baik kalau dipisahkan. Namun, disisi lain, kita juga sudah punya Piparprov (Perencanaan Induk kepariwisataan provinsi), dan juga kita sdauh tentunya ODTW (Objek Daerah Tujuan Wisata) sekitar 50 sampai 60 ODTW unggulan, mau diapakan ?..
Kalau memang core Pariwisata menjadi salah satu Center Dinas yang menginginkan Jabar sebagai magnet bagi wisatawan ( Wisnu dan Wisman), mangga.. kita dukung, kata Daddy.
Lebih lanjut Daddy mengatakan, dengan beberapa masukan dari beberapa pihak kepada Pansus, akhirnya Pansus dan Tim eksekutif Pemprov Jabar bersepakat, bahwa akan dilakukan evaluasi SOTK yang lainnya juga, hal ini seiring dengan kebijakan Gubernur yang melihat keberadaan SOTK yang ada sekarang kurang pas.
Seiring dengan perjalanan waktu, akhirnya Pansus VII merekomendasikan kepada gubernur, bahwa silakan melakukan evaluasi terhadap seluruh SOTK yang ada seperti sekarang.
“Kami hanya merekomendasikan, silakan pak Gubernur melakukan evaluasi, SOTK mana saja yang perlu dirombak dan mana yang harus dipertahankan”, tandasnya. (husein).
