DPRD Minta Pemprov Jabar Segara Evaluasi Seluruh BUMD

Klik

DR.Hj.Ineu Purwadewi Sundari
Ketua DPRD Jabar ( Foto: istimewah) 

JABAR, Faktabandungraya.com,-- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Jawa Barat cukup banyak, namun sampai saat ini hanya BUMD Keuangan saja yang telah memberikan deviden. Padahal tujuan didirikannya BUMD itu selain dapat menyerap tenaga kerja juga untuk dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah daerah untuk digunakan kepentingan pembangunan dan masyarakat.

Menurut Ketua DPRD Jawa Barat, DR.Hj.Ineu Purwadewi Sundari, dari sekian banyak BUMD miliki Pemprov Jabar , yang palin besar memberikan deviden kepada pemerintah provinsi baru Bank BJB. Sedangkan yang lainnya masih masih kecil, bahkan ada beberapa BUMD yang sampai kini masih terus minta tambah modal kerja.

‘Sebenarnya DPRD Jabar dalam beberapa kali mempahasan dengan pihak Pemprov Jabar, terkait perkembangan keberadaan BUMD , sudah kita sampaikan agar BUMD segera dilakukan evaluasi. Bahkan dalam rapat evaluasi tiap-tiap Komisi dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( P2APBD), termasuk juga dalam pembahasan LKPJ Gubernur juga kita sampaikan, agar Pemprov segera melakkukan evaluasi terhadap BUMD”.

Demikian dikatakan Ketua DPRD Jabar DR.hj.ineu Pruwadewi Sundari kepada wartawan saat ditemui usai sidang paripurna DPRD Jabar, Kamis (11/7-2019).

Dikatakan, sebenarnya DPRD Jabar terus memberikan dukungan agar BUMD terus berkembang dan maju. Dan kita juga telah memeberikan telaah-telaah terhadap BUMD yang belum juga memberikan deviden bagi pemerintah daerah.

Dukungan yang Dewan jabar berikan bertujuan untuk dapat mewujudkan misi Gubernur yaitu menjadikan BUMD Juara, ujar Ineu.

Pada P2APDB terdapat beberapa catatan yang betul-betul harus ditindak lanjuti oleh pemerintah provinsi. Saya minta ini dilakukan kajian yang betul-betul dan sungguh-sungguh untuk BUMD ini, karena ketika ada BUMD yang merugi dan dilakukan penutupan (BUMD) harus dilakukan dengan langkah-langkah yang baik karena terkait dengan tenaga kerja dan sebagainya,” ujarnya.

Lebih lanjut Ineu mengatakan, rencana revitalisasi dan penutupan BUMD yang dinilai menjadi beban APBD telah menjadi bahan diskusi Pemerintah Provinsi dengan DPRD. Bahkan kita juga mengusulkan agar seluruh BUMD milik Pemprov Jabar dilakukan evaluasi.

Namun, sebelum dilakukan revitalisasi atau penutupan BUMD hendaknya harus dilakkukan koordinasi dan komunikasi dulu dengnan DPRD. Karena dalam setiap penyertaan modal untuk mendirikan BUMD itu atas persetujuan dewan. Selain itu, sesuai dengan tupoksi dewan kita memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh BUMD, tandasnya. (husein)