Klik
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Pemrprov Jabar untuk melakukan rehabilitasi tuntas terhadap Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan provinsi. Hal ini sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan. Menurut anggota DPRD Jabar, Hasbullah Rahman (FPAN), sawah yang menjadi kewenangan pemprov Jabar seluas 76.870 Hektar (Ha) dengan 99 D.I. Namun, dari 76.870 Ha tersebut, ternyata tidak semua sawah mendapat aliran air, dan masih ada sawah yang mengandalkan air hujan atau sawah tadah hujan. Untuk itu, DPRD Jabar khususnya Komisi IV mendorong Pemprov Jabar melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk melakukan rehab tuntas terhadap D.I.
“Selama ini rehabilitasi D.I hanya dilakukan secara berkala tidak dilakukan secara tuntas, sehingga banyak D.I yang rusak, sehingga dimusim kemarau seperti saat ini banyak sawah yang tidak dapat terairi. Sedangkan sewaktu musim hujan, air melimpah kemana-mana. Inilah yang mendorong kita untuk dilakukan rehab tuntas terhadap D.I yang menjadi kewenangan provinsi”, kata Hasbullah saat ditemui di gedung DPRD Jabar, Selasa (22/10-2019).
Dikatakan, ketika Komisi VI DPRD melakukan rapat kerja dengan Dinas SDA Jabar di Cirebon yang dihadiri langsung dengan Ibu Kadis SDA, Linda dan pejabat SDA termasuk juga Kabalai SDA, kita sampaikan bahwa DPRD Jabar siap mendorong agar Dinas SDA Jabar dapat melakukan rehab tuntas D.I. Hal ini, agar semua sawah dapat teraliran air dengan baik, sehingga hasil produksi pangan dapat meningkat.
Anggaran yang dibutuh untuk melakukan rehab tuntas D.I tidak sedikit, untuk itu, bagaimana dorongan anggaran dari DPRD Jabar, menurut Hasbullah, sejak tahun 2018 anggaran untuk sektor SDA terus bertambah, bahkan di tahun 2019 ini menjadi sebesar Rp.450 miliar dari Rp.250 M tahun 2018 lalu. Sedangkan ditahun 2020 mendatang akan bertambah menjadi Rp.750 M.
“ Adanya peningkatan anggaran ini salah satu tujuannya agar, Dinas SDA dapat melakukan rehab tuntas minimal 1 D.I pertahun, sehingga disaat musim kemarau sawah-sawah tetap teraliri air”, ujarnya. Kalau memang anggaran yang disediakan dari APBD Jabar tidak cukup, tentunya kita minta ke pusat. Misalkan, satu (1) D.I panjangnya 12 KM, kita punya anggaran hanya cukup untuk 6 KM, maka sisanya 6 KM lagi kita minta ke pusat, sehingga satu D.I dapat dituntaskan dalam 1 tahun anggaran, jelasnya.
Lebih lanjut Ia mengatakan, penambahan anggaran juga berikan untuk pembuatan situ dan embung-embung, untuk menampung air hujan, sehingga saat musim hujan air tidak berlimpah kemana, tetapi ditampung di Situ, Embung dan Waduk.
Selain itu juga, kita mendorong dinas SDA untuk menata kawasan Situ, Embung dan Waduk menjadi kawasan wisata air. Jadi keberadanya tidak hanya untuk kepentingan irigasi tetapi juga sebagai kawasan pariwisata.
Keberadaan Kawasan Pariwisata tentuny dapat mendorong peningkatan perekonomian warga sekitar Situ, Embang maupun Waduk. Sehingga, warga tidak lagi datang ke kota untuk mencari penghidupan tetapi dapat berpenghasilan di daerah masing-masing, tandasnya. (husein).
