Klik
GARUT, Faktabandungraya.com,---Provinsi Jawa Barat memiliki potensi kepariwisataan yang cukup luar biasa, namun belum tertata dan dikelola dengan maksimal. Untuk itu, DPRD Jabar siap mendorong dan mendukung keinginan Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk menjadikan Jabar sebagai provinsi pariwisata. Untuk menuju provinsi Pariwisata, tentunya harus didukung dengan berbagai sektor, salah satu yang paling penting yaitu sektor infrastruktur. Dan Alhamdulllah, salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Jabar dan pemerintah pusat kini adalah sektor infrastruktur. Mulai dari tata ruang, pemetaan dan rancangan menjadi faktor penentu selain dorongan anggaran dari pemerintah.
“ Memang membangun dan mengembangkan suatu kawasan menajdi kawasan pariwisata tidaklah mudah, memerlukan waktu, anggaran dan dukungan dari semua OPD terkait termasuk para pelaku kepariwisataan “, kata Ineu seusai Rapat Kerja dengan Dinas Marga Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Garut, Rabu (23/10/2019).
Turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Jabar.
Untuk dikatahui bahwa Gubernur Jabar sudah menetapkan beberapa wilayah untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang oriantasinya ke pengembangan Sektor kepariwisataan. Diantarnya, Wilayah Pangandaran, Cileutuh-Sukabumi, Patimban-Subang; Rabana (Indramayu-Cirebon-Majalengka).
Dari ke empat wilayah pengembangan KEK tersebut, tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar, untuk tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan maksimal kalau hanya mengandalkan anggran dari APBD Jabar.
Mensikapi cukup besarnya anggaran yang dibuutuhkan dalam menata dan membangun Kek Kepariwisataan, menurut Ineu, DPRD Jabar siap mendorong anggaran dari APBD Jabar. Namun berhubung keterbatasan anggaran, maka kita minta agar Pemrov Jabar meloby pemerintah pusat, agar dapat kucuran dana dari APBN.
Lebih lanjut Ineu mengatakan, anggaran untuk sektor infrastruktur dari ABPD Jabar memang cukup besar, tapi perlu diingat bahwa sampai saat ini kebutuhan untuk melakukan rehabilitas dan pembangunan jalan-jalan provinsi juga cukup besar. Terutama untuk pembangunan jalan yang sudah jatuh tempo masa usianya yang harus segara dilakukkan peremajaan,” katanya.Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Ir. A. Koswara. M.P, mengatakan masih banyak jalan provinsi yang dibawah standar baik dari segi lebar jalan serta jalan yang sudah dimakan usia. Sehingga masalah ini merupakan folus dari dinas Bina Marga itu sendiri.
“Sejalan dengan perkembangan pembangunan, di Jabar sendiri masih banyak infrastruktur terutama jalan-jalan provinsi yang belum mengalami pembaharuan baik lebar maupun kualitasnya,” tandas Koswara.
Sementara, dalam Rapat kerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dan usulan tahun 2020 tersebut dihasilkan beberapa usulan program dan kegiatan tahun 2020 diantaranya, memaksimalkan perencanaan rekapitulasi per sub bidang dan fix cost, serta memaksimalkan UPTD Wilayah I sampai VI untuk pemerataan pembangunan di Jawa Barat. (hms/sein).
