Klik
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra-Pembangunan DPRD Jawa Barat, H. Daddy Rohanady menyangkan sampai saat ini masyarakat atau konsumen belum melirik serius keberadaan Bandara BIJB sebagai bandara dari/ke Jabar. Sehingga tingkat keterisian (Okupansi) masih rendah. Menurut Daddy Rohanady, masih rendahnya tingkat keterisian (Okupansi) tentunya menjadi menjadi alasan bagi operator maskapai untuk menarik diri dari rute penerbangan dari/ke BIJB Kertajati. Hal ini tentunya harus disikapi oleh pemerintah pusat dan pemprov Jabar. Karena BIJB itu dibangun menggunakan uang APBN dan APBD Jabar. Dan juga merupakan Bandara kebanggaan bagi msayarakat Jabar.
Sejak dioperasionalkannya BIJB pada Maret tahun 2018 lalu, sampai sekarang tingkat keterisiannya (okupansi) masih rendah, bahkan saat peak season sekalipun.
Perlu dicatat, bahwa tidak seorang pun rela bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka tersebut menjadi sia-sia. Tidak ada yang akan sepakat bandara seluas 1.000 hektare tersebut mati tak berfungsi, ujar anggota Komisi IV DPRD Jabar ini saat dihubungi faktabandungraya.com, Kamis (13/2-2020).
Sebenarnya pemerintah pusat dan provinsi telah berupaya mengoptimalkan keberadaan BIJB , namun hingga kini BIJB Kertajati belum juga dilirik serius oleh para penumpang sebagai bandara dari/ke Jabar. Bahkan para penumpang lebih memilih menggunakan penerbangan via Bandara Husein Sastranegara-Bandung.
Hal itu dapat dimaklumi mengingat Husein berada di Kota Bandung. Dengan demikian, tidak butuh waktu tambahan terlalu lama dari/ke bandara,” katanya.
Bandara Husein merupakan salah satu bandara enclave sipil. Bandara tersebut sesungguhnya merupakan salah satu bandara pangkalan TNI Angkatan Udara. Fungsi bandara komersial hanya menjadi fungsi tambahan di lokasi tersebut.
BIJB Kertajati sejatinya dibangun untuk pelayanan komersial. Namum, hingga saat ini hal itu belum terwujud. Lantas pertanyaannya, sampai kapan BIJB Kertajati dapat berfungsi maksimal ?... Daddy mengatakan, ada tiga masalah yang butuh penyelesaian serius. Yaitu, Pertama, tidak mungkin ada dua rute dalam satu provinsi. Artinya, maskapai tidak mungkin membuka rute dari luar daerah ke Husein dan ke Kertajati. Itu pasti berdampak pada overhead yang amat tinggi.
Kedua, fasilitas yang ada di BIJB Kertajati sebagai sebuah bandara (internasional?) dianggap belum lengkap, semisal hotel dan rumah sakit. Hotel dan rumah sakit yang ada di wilayah penunjang, misalnya di Kota Cirebon, dianggap terlalu jauh dari bandara.
Ketiga, sarana transportasi dari dan menuju bandara dianggap belum siap pula. Operator, dalam hal ini PT Angkasa Pura II dan PT BIJB, diminta menyediakan bus dari dan ke bandara menuju kota-kota tujuan penumpang.
“Terlepas dari berbagai persoalan yang ada, kebijakan Pusat (Kementerian Perhubungan….Red.) amat dibutuhkan. Kami usul konkret saja: kembalikan Husein untuk pangkan TNI AU dan semua penerbangan komersial dialihkan ke Kertajati. Tanpa itu, Kertajati mati perlahan. Saya yakin, semua maskapai pasti ikut kebijakan pemerintah,” ujar dewan asal daerah pemilihan Cirebon-Indramayu ini. (sein).
