Klik
BANDUNG, Faktabandungraya.com,---Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan persiapan delapan (8) daerah di Jawa Barat yang akan menggelar perhelatan Pilkada 2020 mendatang, Komisi I DPRD Jabar telah mendatangi ke 8 daerah akan gelar Pilkada.
Tujuan kunjungan kerja Komisi I DPRD Jabar tak lain untuk berkoordnasi dan ingin mengetahui sejauh mana kesiapan dan persiapan termasuk kendala dalam menjalankan tahapan demi tahapan menuju pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 23 September 2020 mendatang.
Sekretaris Komisi I DPRD Jabar Sadar Muslihat mengatakan, pada Pilkada Serentak 2020 di provinsi Jabar ada delapan (8) daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak. Yaitu terdiri dari : Kabupaten Bandung; Kab. Cianjur; Kab. Sukabumi; Kab. Karawang; Kab. Indramayu; Kab. Tasikmalaya; Kab. Pangandaran; dan Kota Depok.
Ke-delapan (8) daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020 mendatang, baru-baru ini, Komisi I DPRD Jabar telah melakukan kunker ke Pemkab Kabupaten Bandung dan dan KPUD Kab Bandung.
KPUD Kab Bandung menyampaikan kepada kami (komisi I DPRD Jabar-red) bahwa kini pihaknya tengah mempersiapkan tahapan Pilkada, termasuk persyaratan administratif bagi calon kepala daerah perseorangan/ independen maupun persyaratan bagi calon yang diusung oleh Partai Politik, kata Sekretaris Komisi I Sadar Muslihat kepada wartawan saat mengunjungi KPUD Kab Bandung, Rabu (12/2/2020).
Dalam pertemuan tersebut, kami sampaikan bahwa, KPUD sebagai penyelenggara Pilkaka memiliki tugas yang cukup berat, terutama dalam menjaga prosses jalannya persiapan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020.
“Beban tugas penyelenggara pemilu ini kan sangat berat, sehingga ini menjadi penting untuk kita tinjau ke daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020,” ujar Sadar.
Dari hasil koordinasi Komisi I dengan KPUD Kab Bandung, tadi pihak KPU menyampaikan kendala yang dihadapi mereka, salah satunya yakni adanya larangan honor bagi ASN yang dilibatkan di KPUD. Sedangkan bagi KPUD Kabupaten lainnya yang cenderung terkendala bangunan kantor KPU atau sarana infrastruktur yang tidak memadai
Karena itu, lanjut Sadar, perlunya perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menghasilkan pemilu yang bersih dan juga menciptakan pemimpin yang bersih.
“Semuanya bermula dari pemilu yang bersih untuk menghasilkan pemimpin yang bersih,” ujar Sadar.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang menambahkan, hasil kunjungan kerja ke delapan (8) daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, masih dalam on the track atau masih sesuai dengan jadwal tahapan yang telah mereka susun bersama. Dan belum ada permasalahan yang berarti yang dapat menghambat kelancaran tahapan Pilkada.
Kami dari Komisi I DPRD Jabar tentunya sangat berharap, seluruh daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 pada bulan Septeber mendatang dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Selain itu kita juga berharap, semoga seluruh daerah di Jabar, terutama didelan (8) daerah yang akan menggelar Pilkada tetap dalam kondisi kondusif dan tingkat partisipasi pemilih meningkat, sehingga kepala daerah terpilih dapat benar-benar mengiemplentasikan semua apa yang dikampanyekan dalam wujud program kerja, tandasnya. (husein).
Tujuan kunjungan kerja Komisi I DPRD Jabar tak lain untuk berkoordnasi dan ingin mengetahui sejauh mana kesiapan dan persiapan termasuk kendala dalam menjalankan tahapan demi tahapan menuju pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 23 September 2020 mendatang.
Sekretaris Komisi I DPRD Jabar Sadar Muslihat mengatakan, pada Pilkada Serentak 2020 di provinsi Jabar ada delapan (8) daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak. Yaitu terdiri dari : Kabupaten Bandung; Kab. Cianjur; Kab. Sukabumi; Kab. Karawang; Kab. Indramayu; Kab. Tasikmalaya; Kab. Pangandaran; dan Kota Depok.
Ke-delapan (8) daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020 mendatang, baru-baru ini, Komisi I DPRD Jabar telah melakukan kunker ke Pemkab Kabupaten Bandung dan dan KPUD Kab Bandung.
KPUD Kab Bandung menyampaikan kepada kami (komisi I DPRD Jabar-red) bahwa kini pihaknya tengah mempersiapkan tahapan Pilkada, termasuk persyaratan administratif bagi calon kepala daerah perseorangan/ independen maupun persyaratan bagi calon yang diusung oleh Partai Politik, kata Sekretaris Komisi I Sadar Muslihat kepada wartawan saat mengunjungi KPUD Kab Bandung, Rabu (12/2/2020).
Dalam pertemuan tersebut, kami sampaikan bahwa, KPUD sebagai penyelenggara Pilkaka memiliki tugas yang cukup berat, terutama dalam menjaga prosses jalannya persiapan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020.
“Beban tugas penyelenggara pemilu ini kan sangat berat, sehingga ini menjadi penting untuk kita tinjau ke daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020,” ujar Sadar.
Dari hasil koordinasi Komisi I dengan KPUD Kab Bandung, tadi pihak KPU menyampaikan kendala yang dihadapi mereka, salah satunya yakni adanya larangan honor bagi ASN yang dilibatkan di KPUD. Sedangkan bagi KPUD Kabupaten lainnya yang cenderung terkendala bangunan kantor KPU atau sarana infrastruktur yang tidak memadai
Karena itu, lanjut Sadar, perlunya perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menghasilkan pemilu yang bersih dan juga menciptakan pemimpin yang bersih.
“Semuanya bermula dari pemilu yang bersih untuk menghasilkan pemimpin yang bersih,” ujar Sadar.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang menambahkan, hasil kunjungan kerja ke delapan (8) daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, masih dalam on the track atau masih sesuai dengan jadwal tahapan yang telah mereka susun bersama. Dan belum ada permasalahan yang berarti yang dapat menghambat kelancaran tahapan Pilkada.
Kami dari Komisi I DPRD Jabar tentunya sangat berharap, seluruh daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 pada bulan Septeber mendatang dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Selain itu kita juga berharap, semoga seluruh daerah di Jabar, terutama didelan (8) daerah yang akan menggelar Pilkada tetap dalam kondisi kondusif dan tingkat partisipasi pemilih meningkat, sehingga kepala daerah terpilih dapat benar-benar mengiemplentasikan semua apa yang dikampanyekan dalam wujud program kerja, tandasnya. (husein).