Klik
 |
| Sekretaris Komisi II DPRD Jabar H.Yunandar Eka Prawira, didampingi anggota Hj.Tia Fitriani, Hj. Sari Sundari |
Keberadaan Politeknik KP Pangandaran di bawah langsung pembinaan Kementian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI tentunya sangat sejalan dengan UU dan Perda Jabar tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Dan juga dengan adanya Politeknik KP ini, kita harapkan dapat memutus matarantai kemiskinan dan kebodohan keluarga nelayan Jabar.
Selain itu keberadaan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Jabar diharapkan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Jabar.
Demikain dikatakan Sekretaris Komisi II DPRD H.Yunandar Eka Prawira didampingi anggota Hj. Tia Fitriani (FNasdem-Perindo) dan Hj.Sari Sundari (FPKS) usai menerima kunjungan rombongan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, kepada faktabandungaraya.com diruang Komisi II DPRD Jabar, Rabu (12/2-2020).
Dikatakan, Problem utama nelayan Jabar itu terletak di SDM karena setiap tahun, keluarga nelayan tidak nambah-nambah hanya berjumlah 105ribu orang. Padahal provinsi Jabar memiliki laut yang cukup luas sekitar 7ribu KM2 atau lebih dari ½ luas daratan provinsi, bahkan kini luas 12 mil lautan sudah diberikan kewenangan provinsi ditambah garis pantai hampir 400ribu KM, nelayanan hanya segitu-gitu aja dan selalu miskin, ujar politisi PDIP ini.
Yunandar menambahkan, hal yang perlu di apresiasi karena Politeknik KP Pangandaran dibawah langsung Kementrian Kelautan Perikanan RI. KKP telah membangun fasilitas pendidikan dan pelatihan menjadi nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengelolaan hasil tambak ikan dan juga ada ekonomi kreatif sebagai kewirausahaannya.
Bahkan tadi juga Direktur Politeknik KP Pangandaran Guntur Prabowo, memaparkan pola dan metode pembelajaran yang diterapkan kepada seluruh Tarunanya/ mahasiswa. Jadi dengan adanya politik tersebut, secara tidak langsung kita meng-upgrade SDM dan teknologi perikanan.
Selain itu tadi juga disampaikan, bahwa 80 % taruna/ mahasisnya berasal dari Jabar, hal ini tentunya sangat menggembirakan sekali, dimana kita sedang kesulitan mencari jalan keluar masalah kenelayanan, tiba-tiba Kementrian KPRI mendirikan politeknik KP di Pangandaran. Hal ini harus kita dukung bersama, bahkan kalau bisa terus ditingkatkan.
Lebih lanjut, Yunandar mengatakan, sebenarnya keberadaan Politeknik KP Pangandaran sudah cukup karena didukung penuh oleh Pusat. Namun, mereka ingin percepatan, untuk itu mereka minta mendukung kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar dan DPRD Jabar dalam mendukung kerja praktek bagi seluruh taruna/ mahasiswanya.
Mereka juga minta percepatan penambahan jumlah taruna/ mahasiswa, dimana saat ini jumlah tarunanya baru ada 275 orang, sedangkan ranjang yang disiapkan sudah ada 300 ranjang. Namun mereka menginginkan penambahan taruna menjadi 600 orang. Untuk mereka juga mengharapkan adanya bantuan dari APBD Jabar untuk penambahan jumlah asrama dan ranjang taruna termasuk sarana-prasarana pendidikan lainnya.
Sebenarnya pak Gubernur sangat mendukung pengembangan Pangandaran dan menjadikan pangandaran sebagai KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Sehingga bantuan langsung ke Pangandaran cukup besar dan juga dapat berupa dana hibah untuk membantu pengembangan Politeknik KP Pangandaran, ujarnya.
“Pak Guntur Prabowo adalah seorang Direktur yang cukup berpengalaman dalam mengelolah Politeknik, karena beliau hampir 20 tahun mengelola Politeknik serupa di Provinsi Banten. Tinggal bagimana generasi muda Jabar untuk berminat dan tertarik kuliah di Politeknik KP Pangandaran. Yang siap dicetak sebagai generasi Nelayan yang modern”, harapnya.
Adapun terkait harapan pihak Manajemen Politeknik KP Pangandaran, kita akan upayakan bantu, baik melalui bantuan kebupaten, bantuan langsung hibah maupun kita anggarakan di belanja Dinas KP Jabar. Sehingga Politeknik KP Pangandaran terus berkembang maju.
Hal yang perlu diketahui oleh masyarakat Jabar, bahwa selama 3 tahun menjadi taruna/ mahasiswa Politeknik KP Pangandaran, mereka di asramakan tetapi bukan ikatan Dinas. Namun dari sisi pembiayaan, kalau taruna tersebut dari keluarga Nelayan maka dibiayai oleh pemerintah pusat (APBN) jadi 100% Gratis. Tetapi kalau orang tuanya bukan, misalkan PNS, TNI-Polri atau masyarakat umum maka hanya dikenakan biaya pendidikan sebesar 10% dan 90% lagi dibiayai oleh pemerintah pusat (APBN).
Namun perlu dicatat, karena bukan ikatan Dinas jadi para alumni dapat bekerja di perusahaan nama saja, ujarnya.
 |
| Guntur Prabowo Direktur Politeknik KP Pangandaran |
Salah satu program didirikannya Politiknik Pangandaran adalah untuk merekrut masyarakat Jabar untuk didik menjadi taruna Politeknik KP. Sampai saat ini ada sekitar 60 % taruna/ mahasiswa kami berasal dari keluarga nelayan dan budidaya perikanan, ungkapnya.
Harapan kami setelah mereka lulus dapat mneruskan pekerjaan-pekerjaan orangtuanya sebagai generasi nelayan, agar tidak putus.
Selama menjadi taruna kita bekali, dengan berbagai ilmu perikanan/kenelayanan, manajemen pengolahan hasil tangkap yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pangsar. Baik nasional maupun internasional. Bahkan kita upakan agar alumni politiknik perikanan pangandaran menjadi nelayan berdasi tidak seperti orangtunya yang masih tergolong nelayan tradisional. Sekarang tahun ke III dan September mendatang baru mau dilakukan wisuda perdana.
Politeknik Kelautan Perikanan Pangandaran adalah sekolah vokasi tentunya pola pembelajaran yang kami terapkan berbeda dengan Perguruan tinggi lainnya. Sebagai sekolah vokasi kita terapkan praktek lebih banyak yaitu 70% praktek lapangan dan 30% di kelas.
Dalam satu semester ada 4 bulan terdiri dari 1 bulan teori, 1 bulan praktekum di laboraturium kampus dan 2 bulan praktek diluar kampus yaitu di industri / perusahaan perikanan. Itu yang kami terapkan.
Sesuai dengan kemajuan teknologi menuju era teknologi 4.0 tentunya kita dalam pembelajaran kita sesuaikan sesuai dengan kemajuan teknologi, misalkan dalam mencari ikan kita terapkan bagaimana mendeteksi keberadaan ikan melalui alat teknologi, tandasnya. (husein).
