Klik
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- DPRD Jabar akan mendukung penuh langkah proaktif Pemerintah propvinsi Jawa Barat dalam mengatasi dan menangani penyebaran virus Covid-19.
Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru'yat mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah cepat dan proaktif Pemda Provinsi Jabar dalam penanganan penyebaran COVID-19.
Dalam penerapan proaktif tes, tentu memerlukan anggaran dan kita akan alokasi anggaran dengan memperhatikan mekanisme dan ketentuan berlaku, ujar Ahmad Ru’yat kepada wartawan usai menghadiri rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD Jabar terkait perkembangan COVID - 19 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jum’at (13/3/20).
Achmad juga mengimbau kepada masyarakat untuk memperkuat kekebalan tubuh karena COVID-19 sulit masuk kepada tubuh yang prima.
"Pada prinsipnya kami DPRD mengimbau seluruh masyarakat di Jabar untuk memperkuat kekebalan tubuh agar prima karena virus sulit menulari orang dengan kondisi yang prima," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar, M.Ridwan Kamil mengatakan, Pemprov Jabar segara menerapkan sistem proaktif tes kepada ODP (Orang Dalam Pemantauan) dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Jabar.
Dikatakan, Pemerintah pusat sudah mengizinkan pemerintah daerah menangani pasien terduga COVID-19. Meski begitu, pengumuman hasil tes ODP tetap merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Kami akan melakukan proaktif tes, jadi dua hari lalu Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sudah menyampaikan akan ada desentralisasi testing. Sambil menunggu, kita bisa lebih dulu inisiatif karena kita punya alatnya baik di RS maupun lab di Unpad," ujar emil.
Dengan proaktif tes dapat membantu memastikan perluasan jangkauan orang dengan status ODP. Sebelumnya, proaktif tes dilakukan pemerintah pusat terhadap orang dengan status PDP (Pasien Dalam Pengawasan).
"Jadi definisi dipantau itu adalah orang yang tidak di ke rumah sakit tapi punya histori berdekatan dengan yang PDP. Jadi semua yang dicurigai berhubungan dengan yang PDP akan dites sesuai izin dari pemerintah pusat," katanya.
Kegiatan proaktif test terhadap ODP merupakan langkah antisipatif yang diambil Pemprov Jabar dalam membantu memastikan memperluas jangkauan yang terpantau kan ada ODP. Yang sekarang dites oleh pusat kan adalah PDP. Jadi proaktif tes ini langkah antisipatifnya, ucapnya.
"Dengan proaktif tes ini kita akan lihat kalau hasilnya negatif, ya, bagus. Tapi, kalau ternyata banyak positif, maka atas izin dari DPRD kita ada konsep Social Distancing yaitu mengurangi pergerakan-pergerakan sosial yang selama ini jadi arahan WHO," imbuhnya.
Hingga tanggal 12 Maret 2020, total ODP di Jawa Barat mencapai 653 orang. Sebanyak 257 orang di antaranya telah selesai dipantau. Sementara total PDP di Jabar mencapai 63 orang dan 36 orang di antaranya telah selesai diawasi.
Lebih lanjut Emil mengatakan, waspada tapi rasional kepada masyarakat Jabar. Untuk itu pihaknya pun memastikan pihaknya akan merespons dampak COVID-19 dengan terukur.
"Kita juga akan menghadapi bulan Ramadan, di mana pergerakan orang akan semakin banyak itu juga menjadi kekhawatiran yang harus kita respons dengan cara yang terukur. Jadi, harus waspada, tapi rasional, karena kita juga tidak ingin ekonomi tiba-tiba berhenti," katanya.
"Maka dari itu, kita juga siaga ketahanan pangan terutama untuk kaum duafa yang daya belinya kecil jangan sampai oleh gejolak harga mereka terbebankan dua kali," tandasnya. (dbs/red).
Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru'yat mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah cepat dan proaktif Pemda Provinsi Jabar dalam penanganan penyebaran COVID-19.
Dalam penerapan proaktif tes, tentu memerlukan anggaran dan kita akan alokasi anggaran dengan memperhatikan mekanisme dan ketentuan berlaku, ujar Ahmad Ru’yat kepada wartawan usai menghadiri rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD Jabar terkait perkembangan COVID - 19 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jum’at (13/3/20).
Achmad juga mengimbau kepada masyarakat untuk memperkuat kekebalan tubuh karena COVID-19 sulit masuk kepada tubuh yang prima.
"Pada prinsipnya kami DPRD mengimbau seluruh masyarakat di Jabar untuk memperkuat kekebalan tubuh agar prima karena virus sulit menulari orang dengan kondisi yang prima," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar, M.Ridwan Kamil mengatakan, Pemprov Jabar segara menerapkan sistem proaktif tes kepada ODP (Orang Dalam Pemantauan) dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Jabar.
Dikatakan, Pemerintah pusat sudah mengizinkan pemerintah daerah menangani pasien terduga COVID-19. Meski begitu, pengumuman hasil tes ODP tetap merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Kami akan melakukan proaktif tes, jadi dua hari lalu Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sudah menyampaikan akan ada desentralisasi testing. Sambil menunggu, kita bisa lebih dulu inisiatif karena kita punya alatnya baik di RS maupun lab di Unpad," ujar emil.
Dengan proaktif tes dapat membantu memastikan perluasan jangkauan orang dengan status ODP. Sebelumnya, proaktif tes dilakukan pemerintah pusat terhadap orang dengan status PDP (Pasien Dalam Pengawasan).
"Jadi definisi dipantau itu adalah orang yang tidak di ke rumah sakit tapi punya histori berdekatan dengan yang PDP. Jadi semua yang dicurigai berhubungan dengan yang PDP akan dites sesuai izin dari pemerintah pusat," katanya.
Kegiatan proaktif test terhadap ODP merupakan langkah antisipatif yang diambil Pemprov Jabar dalam membantu memastikan memperluas jangkauan yang terpantau kan ada ODP. Yang sekarang dites oleh pusat kan adalah PDP. Jadi proaktif tes ini langkah antisipatifnya, ucapnya.
"Dengan proaktif tes ini kita akan lihat kalau hasilnya negatif, ya, bagus. Tapi, kalau ternyata banyak positif, maka atas izin dari DPRD kita ada konsep Social Distancing yaitu mengurangi pergerakan-pergerakan sosial yang selama ini jadi arahan WHO," imbuhnya.
Hingga tanggal 12 Maret 2020, total ODP di Jawa Barat mencapai 653 orang. Sebanyak 257 orang di antaranya telah selesai dipantau. Sementara total PDP di Jabar mencapai 63 orang dan 36 orang di antaranya telah selesai diawasi.
Lebih lanjut Emil mengatakan, waspada tapi rasional kepada masyarakat Jabar. Untuk itu pihaknya pun memastikan pihaknya akan merespons dampak COVID-19 dengan terukur.
"Kita juga akan menghadapi bulan Ramadan, di mana pergerakan orang akan semakin banyak itu juga menjadi kekhawatiran yang harus kita respons dengan cara yang terukur. Jadi, harus waspada, tapi rasional, karena kita juga tidak ingin ekonomi tiba-tiba berhenti," katanya.
"Maka dari itu, kita juga siaga ketahanan pangan terutama untuk kaum duafa yang daya belinya kecil jangan sampai oleh gejolak harga mereka terbebankan dua kali," tandasnya. (dbs/red).