Klik
PAB-BoSS saat menggelar kegiatan di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.-Ist |
Menyikapi kondisi seperti ini, PAB-BoSS (Pemuda Abdi Bangsa)-(Bodyguard Security Service) Kota Bandung, saat ini tengah melakukan social movement (gerakan sosial) dengan menggalang dana dari para anggotanya untuk membantu kalangan masyarakat yang sangat berdampak secara ekonomi.
Hal ini berbeda dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya di Kota Bandung, yang sebagian besar juga melakukan kegiatan bakti sosial dengan meningkatkan aspek kesehatan melalui penyemprotan disinfektan dan pembagian Handsanitizer kepada warga.
Boni selaku Ketua PAB-BoSS Kota Bandung mengungkapkan bahwa gerakan sosial ini sebagai salahsatu bentuk kepedulian dan upaya organisasi nya meringankan beban masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari hari selama masa kedaruratan akibat wabah virus corona.
"Kegiatan penggalangan dana ini sebagian besar dari anggota di tiap pac yang ada di kota Bandung. Guna memupuk rasa kepedulian dan kontribusi positif kepada bangsa, khususnya masyarakat Bandung," ungkapnya saat dihubungi melalui ponselnya, Minggu (29/3/2020).
Mas Bondz, sapaan akrabnya, berharap setelah dana yang sudah terkumpul nantinya akan disalurkan ke tiap warga yang benar benar membutuhkan dan berhak menerima.
"Sekarang sedang berjalan penggalangannya, nanti setelah dana terkumpul akan dikonversikan menjadi bahan kebutuhan pokok. Kita akan membagikan secara by data, agar bantuan ini tersalurkan kepada warga tepat sasaran," jelasnya.
Dirinya juga berharap, hal ini bisa memotivasi pihak lain, khususnya untuk diri pribadinya, meningkatkan kepedulian dan bersama sama berkontribusi nyata kepada negara dan bangsa dalam menghadapi kondisi saat ini, pungkasnya.
Sementara, Budi Rahman selaku Sekjen PAB-BoSS menambahkan bahwa, selain di Bandung, kegiatan ini juga dilakukan beberapa DPW dan DPC serta anggota PAB-BoSS yang tersebar di wilayah Indonesia lainnya. Diantaranya, Kabupaten Bandung dan Kab Bandung Barat, Sukabumi, Sultra, dan Jambi, Banten, Bali, dan Medan.
"Selain kota Bandung, penggalangan juga sudah dilakukan di berbagai daerah lainnya. Di kabupaten Bekasi, Ciamis dan Kota Tasik juga mulai bergerak," tuturnya.
Satu sisi, dirinya juga menyoroti sikap pemerintah dalam mengambil kebijakan di masa kedaruratan ini, baik itu melalui pembentukan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan UU KK. Dirinya berharap dalam proses pembentukan kebijakan, baiknya melibatkan berbagai komponen masyarakat, seluruh stake holder yang terkait. Seperti kalangan dokter atau tenaga medis lainnya, organisasi profesi, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakat, para ahli, akademisi dan sebagainya.
"Sehingga prosesnya berlangsung secara transparan, partisipatif dan akuntabel, dan pada gilirannya produk hukum yang dihasilkannya pun dapat menceriminkan keadilan bagi masyarakat," tandasnya. (Cuy)