Klik
Kab BOGOR, Faktabandungraya.com,--- Seluruh anggota DPRD Jawa Barat sejak tanggal 2 sampai 11 Maret 2020 melaksanakan kegiatan Reses ke II tahun sidang 2020 di daerah pemilihan masing-masing, termasuk juga Ketua Fraksi Partai Gerindra-Persatuan, H. Ricky Kurniawan, LC. Dalam kegiatan Reses II anggota DPRD Jabar, H.Ricky Kurniawan yang dilaksanakan di Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor , Selasa (3/3-2020) tersebut, warga cukup antusias mendengarkan paparan dari anggota Komisi V ini.
Warga desa Cilember juga menyampaikan berbagai aspirasi kepada Ricky, diantaranya soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dianggap sangat memberatkan masyarakat; soal pendidikan dan soal infrastruktur.
Menanggapi aspirasi masayrakat Cilember Bogor, Ricky mengatakan, terkait iuran BPJS Kesehatan, sebenarnya bukan domainnya provinsi, itu kewenangan pemerintah pusat. Namun, karena aspirasi dan benar-benar terjadi ditengah masyarakat akan kesadaran mengikuti BPJS Kesehatan, tentunya akan kita sampaikan ke pusat.
Kita juga akan meminta kepusat agar mekanisme pelaksanaan BPJS Kesehatan untuk dilakukan evaluasi, sehingga masyarakat yang telah membayar iuran BPJS dapat merasakan kemudahan dari iuran yang setiap bulan dibayar, ujar Ricky kepada wartawan.Ricky juga menyampaikan bahwa pada tahun ajaran baru 2020-2021 mendatang, DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar telah menyetujui anggaran untuk membebaskan iuran SPP bagi peserta didik tingkat sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri se Jabar. Namun, walaupun SPP sudah gratiskan tentunya untuk kemajuan dan meningkat pendidika tentunya masih dibutughkan peran serta masayrakat termasuk juga para orang tua peserta didik., ujarnya.
Sedangkan terkait aspirasi infrastruktur desa yang cukup banyak kerusakan, terutama selama musim penghujan saat ini, Ricky mengatakan, sebenarnya soal infrastruktur desa itu bukan kewenagan pemerintah provinsi, itu kewenangan Kabupaten Bogor.
Namun, aspirasi masyarakat Cilember ini akan sampaikan ke anggota Fraksi Gerindra yang duduk di Komisi IV yang membidangi infrastruktur dan juga kita bawa ke Badan Anggaran DPRD Jabar agar dapat dimasukan dan dianggarkan dalam bentuk Bentuan Gubernur untuk Kabupaten Bogor.
Ricky menyatakan, saat ini di wilayah puncak dan sekitarnya terjadi krisis lahan yang mengakibatkan terkendalanya pembangunan infrastruktur.
Lebih lanjut Ia mengatakan, sebenarnya, kita ingin membangun dan menambah Puskesmas, Sekolah atau kantor kantor-kantor, namun lagi-lagi terkendala dan kesulitan dalam pengadaan lahannya. Untuk itu, Ricky mendorong pemerintahan desa untuk merumuskan format pengajuan lahan.
Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat desa Cilember Bogor akan saya perjuangkan dan koordinasikan dengan para stakeholder, tandasnya. (sein).
