Klik
 |
| H.Daddy Rohanady Wakil Ketua Fraksi Gerindra-Persatuan |
Pemotongan Gaji untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 yang hampir melanda seluruh wilayah Jabar. Namun, disisi lain, Pemprov Jabar bersama DPRD Jabar sudah menyepakati dana sebesar Rp 5 triliun dari APBD Jabar. Bahkan, untuk tahap lanjutannya disiapkan Rp 13 triliun, sehingga total Rp.18 triliun.
Terkait wacana Pemprov Jabar untuk memotong gaji ASN se-Jabar, menurut Anggota DPRD Jabar H.Daddy Rohanady (FGerindra-Persatuan), “Jangan asal potong,".
Seharusnya Gubernur Jabar Ridwan Kamil, sebelum melakukan pemotongan gaji ASN terlebih dahulu melakukan kajian dan meminta pendapat para ASN mulai dari Golongan IV sampai golongan I, sehingga pada saat dilakukan pemotongan gaji, mereka (ASN-red) tidak berkeberatan/ rela.
Demikian dikatakan Daddy Rohanady dalam rilisnya , Senin (30/3-2020) terkait wacana/merebaknya isu akan diberlakukannya pemotongan gaji ASN di lingkungan Pemprov Jabar dengan cara pemaksaan/ tidak dilakukan secara sukarela dan tanpa pandang bulu.
Kebijakan Gubernur Emil – panggilan Ridwan Kamil--- untuk memotong gaji ASN Jabar dalam rangka penggalangan dana untuk penanggulangan merebaknya Covid-19 di Jawa Barat yang dari hari ke hari terus meningkat.
Tapi Gubernur Emil juga harus memahami bahwa : banyak ASN yang SK-nya masih "disekolahkan/ nyantri" di bank. Walhasil, ada ASN yang kalau melihat slip gajinya, angkanya sudah sangat minimal --kalau tidak boleh dikatakan mendekati nihil. Memang, mereka masih mendapat pengasilan lain berupa Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD).
Langkah pemotongan gaji ASN itu lantas menuai kritik dari banyak pihak, kecuali ASN yang memang sulit melawan. Padahal, tidak semua ASN menerima diberlakukannya kebijakan tersebut. Namun, mereka tak berani mengutarakan hal itu, ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi Gerindra-Persatuan ini mengatakan, Kami di DPRD tidak tahu berapa persisnya dana yang dibutuhkan untuk penanggulangan Covid-19 di Jabar. Kan sudah dialokasikan Rp 5 triliun. Bahkan, untuk tahap lanjutannya disiapkan Rp 13 triliun.
Terkait wacana Pemprov Jabar untuk memotong gaji ASN se-Jabar, menurut Anggota DPRD Jabar H.Daddy Rohanady (FGerindra-Persatuan), “Jangan asal potong,".
Seharusnya Gubernur Jabar Ridwan Kamil, sebelum melakukan pemotongan gaji ASN terlebih dahulu melakukan kajian dan meminta pendapat para ASN mulai dari Golongan IV sampai golongan I, sehingga pada saat dilakukan pemotongan gaji, mereka (ASN-red) tidak berkeberatan/ rela.
Demikian dikatakan Daddy Rohanady dalam rilisnya , Senin (30/3-2020) terkait wacana/merebaknya isu akan diberlakukannya pemotongan gaji ASN di lingkungan Pemprov Jabar dengan cara pemaksaan/ tidak dilakukan secara sukarela dan tanpa pandang bulu.
Kebijakan Gubernur Emil – panggilan Ridwan Kamil--- untuk memotong gaji ASN Jabar dalam rangka penggalangan dana untuk penanggulangan merebaknya Covid-19 di Jawa Barat yang dari hari ke hari terus meningkat.
Tapi Gubernur Emil juga harus memahami bahwa : banyak ASN yang SK-nya masih "disekolahkan/ nyantri" di bank. Walhasil, ada ASN yang kalau melihat slip gajinya, angkanya sudah sangat minimal --kalau tidak boleh dikatakan mendekati nihil. Memang, mereka masih mendapat pengasilan lain berupa Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD).
Langkah pemotongan gaji ASN itu lantas menuai kritik dari banyak pihak, kecuali ASN yang memang sulit melawan. Padahal, tidak semua ASN menerima diberlakukannya kebijakan tersebut. Namun, mereka tak berani mengutarakan hal itu, ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi Gerindra-Persatuan ini mengatakan, Kami di DPRD tidak tahu berapa persisnya dana yang dibutuhkan untuk penanggulangan Covid-19 di Jabar. Kan sudah dialokasikan Rp 5 triliun. Bahkan, untuk tahap lanjutannya disiapkan Rp 13 triliun.
Jadi, total ada sebesar Rp.18 triliun yang dialokasikan dari APBD Jabar untuk penanggulangan pandemi Covid-19 . Apakah masih kurang ?... sehingga harus memotong gaji ASN Jabar ?.. ujar Daddy penuh tanya.
Apakah DPRD Jabar sudah tahu rincian peruntukan dan dananya diambil dari pergeseran pos anggaran mana ?... Daddy Rohanady mengatakan, bahwa DPRD Jabar sampai saat ini belum tahu percis rincian peruntukannya. Bahkan, sumber dana yang digeser peruntukannya untuk itu pun belum dibahas.
Saya kira, kalau masih kurang juga (dana untuk menanggulangi Covid-19), jangan lantas asal potong gaji ASN," ujar politisi Gerindra dari dapil Cirebon-Indramayu ini.
Ia juga mengatakan, kebijakan potong-memotong gaji memang bukan yang pertama kalinya dilakukan oleh Pemprov Jabar. Beberapa tahun lalu juga pernah dilakukan dalam konteks yang berbeda. Reaksi yang muncul pun tidak berbeda.
"Idealnya, memang pemotongam gaji ASN harus dikaji secara matang. Secara sederhana, kita lihat-lihat dululah. Tanya dulu ASN yang bersangkutan. Tidak bisa juga lantas asal potong. Kita juga tahu, dalam kondisi seperti ini mereka butuh bekal untuk menghadapi situasi selama /work from home/ (WFH), ujar dewan asal dapil Cirebon-Indramayu itu.
"Jadi, menurut saya, jangan asal potong," pungkasnya. (rls/sein).
Apakah DPRD Jabar sudah tahu rincian peruntukan dan dananya diambil dari pergeseran pos anggaran mana ?... Daddy Rohanady mengatakan, bahwa DPRD Jabar sampai saat ini belum tahu percis rincian peruntukannya. Bahkan, sumber dana yang digeser peruntukannya untuk itu pun belum dibahas.
Saya kira, kalau masih kurang juga (dana untuk menanggulangi Covid-19), jangan lantas asal potong gaji ASN," ujar politisi Gerindra dari dapil Cirebon-Indramayu ini.
Ia juga mengatakan, kebijakan potong-memotong gaji memang bukan yang pertama kalinya dilakukan oleh Pemprov Jabar. Beberapa tahun lalu juga pernah dilakukan dalam konteks yang berbeda. Reaksi yang muncul pun tidak berbeda.
"Idealnya, memang pemotongam gaji ASN harus dikaji secara matang. Secara sederhana, kita lihat-lihat dululah. Tanya dulu ASN yang bersangkutan. Tidak bisa juga lantas asal potong. Kita juga tahu, dalam kondisi seperti ini mereka butuh bekal untuk menghadapi situasi selama /work from home/ (WFH), ujar dewan asal dapil Cirebon-Indramayu itu.
"Jadi, menurut saya, jangan asal potong," pungkasnya. (rls/sein).
