Klik
 |
| Pemberian Bantuan APD dari DPD dan Fraksi PDIP DPRD Jabar ke Rumas Sakit Gunungjati Cirebon |
Menurut Anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar, Bambang Mujiarto, sesuai dengan instruksi Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, bahwa seluruh pengurus PDIP mulai dari Pusat, Provinsi sampai ke tingkat ranting, tidak terkecuali juga seluruh anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota untuk turun langsung membantu penangan Covid-19 yang saat ini masih terus merebak hampir ke seluruh wilayah di Indonesia.
Atas dasar instruksi Ketum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno, maka kami dari pengurus DPD dan DPC serta anggota FPDIP DPRD Jabar, menyalurkan bantuan bantuan APD ke beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas.
‘Saya selaku anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar asal Dapil Kab/kota Cirebon dan Kab Indramayu, maka ditugasi oleh partai untuk menalurkan APD ke Rumah Sakit Gunungjati dan beberapa Puskesmas di wilayah Cirebon, ujar Bambang Mujiarto saat dihubungi memalui telepon selulernya faktabandungraya.com , Kamis (16/4-2020).
Dikatakan, bantuan APD yang diberikan kepada RS Gunungjati Cirebon ada sebanyak 50 Set APD dan sebanyak 19 Set APD lagi kita bagikan kebeberapa Puskesmas di Cirebon. Selain ke RS Gunungjati dan Puskesmas, kita juga bagikan sekitar 2 ribu masker untuk tenaga masyarakat Cirebon. Hal ini untuk mencegah agar masyarakat tidak terpapar virus covid-19.
Selain masker kita juga berikan ratusan bungkus nasi kotak kepada masyarakat terdampak covid-19, ujarnya.
Sementara itu terkait bantuan pemerintah dalam penanganan covid-19 bagi masyarakat terdampak, baik untuk kesehatan, maupun bantuan jaring pengaman sosial dan bantuan padat karya.
Menurut politisi PDIP yang sudah dua periode duduk sebagai anggota DPRD Jabar ini mengatakan, hendaknya pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/kota harus benar-benar mendata dan memverifikasi dengan telita sebelum dilakukan penyaluran bantuan. Hal ini penting, jangan sampai ada warga yang dalam kondisi miskin, atau kurang mampu terlewatkan.
Terus terang pada waktu kita (DPRD Jabar-red) rapat dengan pihak Bappeda Jabar, beberapa waktu lalu, kita minta agar pihak Pemerintah Jabar bekerjasama dengan Kabupaten/kota untuk melakukan validasi data masyarakat bakal penerima bantuan. Dan juga kita mengingatkan sekali jangan sampai kouta yang pernah diusulkan oleh daerah menjadi berkurang, ini akan berdampak negatif, tegas anggota Komisi II DPRD Jabar ini. (husein).
