Klik
 |
| Ema Sumarna (Ketua Ketua Harian Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung |
Kendati demikian, ada persyaratan lainnya yang harus terpenuhi agar Kota Bandung memperoleh izin melaksanakan PSBB. Hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
"Salah satu di antaranya yaitu pengaturan tetang mobilitas kendaraan. Karena di Kota Bandung ada 42 akses jalan masuk dari berbagai arah mata angin," kata Ema di Balai Kota Bandung Jalan Wastukancana, Senin (13/4/2020).
Menurutnya, hal itu butuh pengaturan yang jelas agar kebutuhan layanan kesehatan dan distribusi bahan pokok tetap bisa berjalan.
"Oleh karenanya memang tidak hanya lokal Bandung, tetapi harus Bandung Raya. Melibatkan Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, bahkan sebagian Kabupaten Sumedang," jelas Ema.
Untuk itu juga, Ema meminta Polrestabes Kota Bandung semakin memperluas pemblokiran jalan di Kota Bandung. Hal itu untuk memperketat mobilitas warga menjelang diterapkannya PSBB Bandung Raya.
Ema menilai, hal itu bisa menjadi "pemanasan" sebelum Kota Bandung memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Saya minta polisi memperluas pemblokiran jalan. Anggap saja pemanasan untuk PSBB," ujar Ema.
Ema mengakui, kondisi saat ini memang cukup mengkhawatirkan. Penyebaran Covid-19 bukan hanya berdasarkan cluster tetapi sudah sub cluster. Sudah menyebar ke orang lain seperti keluarga, teman, dan lingkungan.
"Kita memang harus PSBB," tegasnya.
Ema juga menyayangkan sikap sebagian warga yang masih belum bisa berdisiplin melaksanakan physical distancing. Apalagi ada satu pusat perbelanjaan yang sempat buka di saat wabah masih terjadi.
"Ini soal kedisiplinan. Tidak bisa sepihak saja. Kita semua harus disiplin," tuturnya. (hms/red).
