Bahas LKPJ Gubernur 2019, Pansus III DPRD Jabar Soroti Masalah Sektor Kesra

Klik

Rapat Pansus III DPRD Jabar 

SUMEDANG, Faktabandungraya.com,--- Panitia Khusus DPRD Jawa Barat bersama pihak eksekutif kini tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun 2019. Seluruh sektor dilakakukan pengkajian dan pendalaman terhadap apa yang telah dilakukan oleh Gubernur beserta jajaran selama tahun 2019.

Masalah Sektor bidang Kesejahteraan Rakyat terutama bidang Pendidikan dan Kesehatan yang merupakan program skala prioritas Gubenur Jabar Ridwan Kamil.

Menurut Wakil Ketua Pansus III DPRD Jabar, Sidqon Djampi, Program Bidang Kesejahteraan Rakyat yaitu Pendidikan dan Keehatan yang merupakan program prioritas dari Pemprov Jabar selama tahun 2019 lalu, masih banyak permasalahan yang ditemukan dilapangan. Untuk itu, Pansus III akan membahasnya secara mendalam.

Masalah pendidikan masih banyak yang harus dibenahi terutama sektor kebijakan SMK negeri dan swasta terlebih saat menghadapi pendemi Covid 19. Selain itu, berkaitan dengan bidang kesehatan yakni pelayanan kesehatan. Lalu dalam pemaparan bukan hanya mengeluhkan masalah anggaran tetapi lebih konkrit kebutuhan untuk pelayanan dibidang kesehatan agar lebih optimal.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Pansus III DPRD Jabar Sidqon Djampi di UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Daerah Jawa Barat, Jalan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (6/5/2020).

Sidqon Djampi menyebutkan, yang menjadi catatan bagi penyusun adalah bahwa legislatif dan ekeskutif terikat oleh sumpah jabatan. Sehingga pelaporannya pun harus dilaksanakan dengan baik dan benar serta objektivitas harus selalu diterapkan.

Sidqon Djampi ( Wk Ketua Pansus III DPRD Jabar)

“ASN dan dewan harus bersinergi untuk mempertanggungjawabkan terhadap masyarakat Jawa Barat, jangan sampai diibaratkan jeruk makan jeruk,” ujar Sidqon yang juga Ketua Frkasi PKB ini.

Di sisi lain, lanjut Sidqon yakni soal indeks pembangunan pemuda yang akan menjadi catatan pada 2020 pelaksanannya nanti. Kemudian bidang Pendidikan sempat mencuat SPP gratis SMA Negeri dan SMK Negeri. “Pada 2020 diperhitungkan agar tidak ada kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta,” ujarnya.

Hal lain juga diungkapkan Wakil Ketua Pansus lainnya, Yod Mintaraga. Menurut Yod, bidang kesehatan yang tidak kalah penting tindak lanjut dari keberadaan Puskesmas 24 Jam yang hingga kini belum pasti perkembangannya. Padahal, program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan yang layak.

Sedangkan di bidang pendidikan, infrastuktur penunjang pendidikan nyaris tidak ada realisasinya. Seperti pembangunan ruang kelas baru yang ditargetkan hingga 6000 kelas pertahunnya. Dan untuk pembangunan kobong menargetkan 3000 pertahunnya. Tandasnya. (dbs/sein).