Klik
 |
| H. Memo Hermawan Ketua FPDI Perjuangan DPRD Jabar |
Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat H. Memo Hermawan, selama masih ada penyebaran pandemi Covid-19 dibumi Indonesia, tentunya roda perekonomian masyarakat akan berjaln sangat lambat bahkan dapat dikatakan melemah.
“ Untuk itu, semua upaya pemerintah dalam memerangi dan memutus mata rantai covid-19 dengan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), harus kita dukung”, ujar Memo Hermawan kepada wartawan saat di temui di gedung DPRD Jabar, Senin (4/5-2020).
Dikatakan, pemerintahan presiden Jokowi telah menetapkan beberapa kebijakan, untuk mendukung perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19, diantaranya memberikan stimulus berupa jaring pengaman sosial (JPS), baik berupa sembako maupun uang.
Namun, sangat disayangkan tidak sedikit kepala daerah dalam implentasikan kebijakan presiden kurang mengerti, sehingga menimbulkan beberapa kegaduhan di tingkat masyarakat bawah yang seharus berhak menerima bantuan malah tidak dapat.
“ Ketidak tepat saran bantuan ini penyebab utama tiada lain karena pendataan yang kurang akurat dan tidak dilakukan verifikasi, hal inilah yang menyebabkan terjadinya kegaduhan ditengah masyarakat bawah atau grassroot”, uajr mantan Pejabat Wakil Kab.Garut ini.
Kita ( DPRD Jabar-red) dalam beberapa kali rapat dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan jajarannya termasuk dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat, bahwa harus hati-hati dan teliti dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak covid-19. Jangan sampai datanya asal-asalan dan harus dilakukan verifikasi sebelum melakukan penyaluran bantuan.
Kekhawatiran kita (DPRD Jabar-red) sampaikan dalam rapat ternyata terbukti dilapangan, dimana ada penyaluran bantuan bantuan tidak tepat sasaran dan bahkan dari jumlah yang bantuan yang disalurkan dengan jumlah masyarakat terdampak covid-19, selisihnya cukup jauh alias jomplang.
Langkah inilah kita sebut tidak pro rakyat yang telah ditempuh pimpinanan di tingakat provinsi Jabar.
Kenapa kita sebut tidak pro rakyat ?... karena bantuan sambako untuk JPS ternyata berasal langsung dari provinsi, tanpa mempertimbangkan biaya distribusi dan faktor keamanan saat barang tersebut dalam perjalanan.
Padahal, sebetulnya bila bantuan itu tetap datangnya dari provinsi, ada cara yang lebih baik lagi, dan cara itu dijamin jitu. Yang paling penting lagi, roda ekonomi masyarakat bisa tetap berputar.
“Kan Bisa Pake Kupon Elektronik, Kupon E Monay. Gak Akan Bisa Dipalsu. Dengan cara itu dijamin semua lancar. Masyarakat senang,” kata politisi senior PDIP asal Dapil Kab Garut ini.
Yang utama, cara modern itu bisa jadi suplemen bagi daerah, roda ekonomi masyarakatnya bisa tetap berkibar.
“Kupon yang telah dibelanjakan masyarakat via warung-warung warga itu nantinya bisa ditagih pemilik warung ke bank,” katanya.
Dengan cara ini hasil pertanian, seperti sayur-sayuran termasuk beras hasil panen raya masyarakat bisa terjual.
“Kalau pake cara nggak modern itu. Siapa yang untung, ya tau sendirilah. Siapasih yang bisa menyiapkan barang dalam jumlah besar kalau bukan cukong besar,” pungkasnya (sein)
