Klik
 |
| H. Oleh Soleh / Wakil Ketua DPRD Jabar dari FPKB (foto : istimewah) |
Kita menilai Gubernur Jabar Emil cukup terbilang responsif dengan berbagai inovasi dan kolaborasidalam melakukan sejumlah upaya penanggulangan Covid-19 termasuk dampak sosial ekonomi dengan menyalurkan bantuan dan menyiapkan anggaran hingga Rp4 triliun, kata Oleh Soleh saat dihubungi wartawan, Jum’at (1/5/2020).
Dikatakan Oleh Soleh, persoalan penanganan Covid-19 adalah persoalan global, langkah responsif Ridwan Kamil tidak akan mencapai nilai sempurna karena masih harus mengkoordinasi peran antar kabupaten/kota, hingga antar provinsi. Oleh menilai responsivitas Ridwan Kamil harus linear dengan bertambah atau berkurangnya kasus Covid-19. “Responsnya sudah betul, segi bantuan sudah oke,” katanya.
Meski dari segi persoalan kecepatan dan bantuan yang disalurkan lebih awal langkah ini sudah tepat tetapi yang harus diperbaiki lagi adalah soal data penerima bantuan dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama
“Ada beberapa hal yang harus kita luruskan dan meluruskan data ini harus dikerjakan sama-sama dan kepedulian bersama,” ujar Wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi PKB ini.
Dalam memberikan bantuan masyarakat terdampak Covid-19 pemerintah menyiapkan 9 pintu bantuan dari 9 ada 2 pintu bantuan sosial berasal dari Pemrov Jabar yaitu Bantuan Nasi Bungkus yang menjadi salah satu pintu bantuan di luar Bansos tunai dan non tunai Pemprov Jabar. Hal ini menunjukan semangat gotong royong, ujarnya.
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, H. Abdul Hadi Wijaya (FPKS). Menurut Abdul Hadi, pihaknya menilai kecepatan dan bantuan lebih awal bukan masalah yang menyebabkan urusan bansos di Jawa Barat Gaduh. Namun persoalan data. “Data yang sepotong-sepotong itu mengakibatkan tidak nyambungnya kondisi di lapangan dengan (masyarakat) yang diberi harapan,” Abdul Hadi.
Dikatakan, Pemprov Jabar dalam hal ini Gubernur Jabar, Ridwan Kamil melangkah cepat untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat terdampak. Sementara ada sejumlah pintu bantuan terutama dari Pusat yang belum turun. Kondisi ini dinilai banyak pihak penyaluran bantuan oleh Gubernur terlalu cepat meski niatnya sudah baik. “Jadi, Pak Gubernur kecepetan (menyalurkan bansos), akhirnya jadi ramai, viral," tandas Abdul Hadi (dbs/red).
