Klik
Ini menjadi salah satu keputusan dari rapat pleno DPP Partai Berkarya yang digelar di Gedung Granadi, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Lainnya, dari rapat pleno ini yang dihadiri 30 Ketua DPW dari 34 Ketua DPW Partai Berkarya se Indonesia, secara aklamasi diperluas menjadi Rapimnas Partai Berkarya.
“Terpenting hari ini kita kehadirn H. Akhmad Goesra S.H yang sebelumnya tergabung dalam pimpinan P3B yang akan menyelenggarakan Munaslub itu. Ya, beliau telah kembai ke jalan yang benar,” kata Priyo Budi Santoso, Sekjen Partai Berkarya.
Sejumlah agenda dalam Rapimnas yang dimulai pukul 16.00 sore (8/7/2020) ini, kata Budi, akan dibahas banyak hal, di antaranya, Evaluasi saat kepesertaan pada Pileg 2019 termasuk persiapan untuk menghadapi Pileg 2024.
"Strategi verifikasi ulang menyangkut perlu atau tidaknya ikut verifikasi partai, dan membahas tentang rencana parliament threshold yang berkeadilan bagi Partai Berkarya, evaluasi menghadapi Pilkada 2020, serta revitalisasi organisasi partai, juga berbagai hal strategis lainnya,” jelas Priyo Budi Santoso.
Perbedaan paling signifikan pada perubahan nuansa rapat pleno DPP Partai Berkarya yang diperluas menjadi Rapimnas Partai Berkarya, pada sore harinya diikuti oleh Sekertaris maupun Bendahara dari setiap DPW se Indonesia melalui terobosan teknologi komunikasi aplikasi Zoom. “Ini dilakukan dalam kaitan prosedur pandemik Covid – 19,” kata Priyo Budi Santoso.
Ini Sikap DPW Partai Berkarya Jawa Barat
Sementara itu menurut Eka Santosa Ketua DPW Partai Berkarya Jawa Barat, rapat pengurus pleno DPP menjadi Rapimnas merupakan momentum yang ditunggu-tunggu.
“Diketahui dalam situasi skeptis pasca Pileg 2019, dan dari sisi organisatoris kita agak kesulitan untuk memberikan arahan terhadap struktur partai di bawahnya, terutama DPD maupun DPC. Ini karena belum ada arahan khusus pasca pileg, plus situasi pandemi Covid-19 menambah semcam ketidakpastian. Saat ini suasana pembinaan partai terkesan tergesa-gesa," terangnya.
Pada pihak lain kata Eka Santosa menyoal perolehan suara pada Pemilu 2019 yang tidak atau belum mencapai ambang batas. “Perlu dilakukan evaluasi secara utuh. Jangan pula evaluasinya setengah-setengah, ” ujarnya.
Fenomena lain yang dirasa janggal di mata Eka Santosa, perlu adanya peringatan keras dalam hal munculnya keinginan diselengarakannya Munaslub. “Setidaknya, dan saya kira ini kewenangan DPP untuk memberikan sikap tegas sesuai AD/ARDT. Sebabnya, ada kesalahan fatal, muncul sebuah institusi di luar AD/ART yakni Presidium Penyelamat Partai Berkarya. Lalu ditambah dengan istilah lub (luar biasa).”
Eka Santosa juga mengomentari secara khusus tentang adanya pihak di Jawa Barat yang bergabung ke kegiatan Munaslub, dirinya mengingatkan bahwa,
“Ada dua hal yang tentu berkonsekuensi, pertama yang berkaitan dengan struktur dan jabatan, saya kira ini dapat diselesaikan melalui mekanisme tertentu, karena ada etika dan aturannya. Tetapi bila berkaitan dengan status keanggotaan? Mungkin ini harus dipelajari dulu melalui AD/ART, sebab ini menyangkut hak yang bersangkutan untuk bergabung di sebuah partai,” tutupnya. (*)
