Klik
BANDUNG, faktabandungraya.com,--- Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan berharap penyaluran bantuan Bansos Tahap II dapat lebih baik dari penyaluran tahap I. Untuk itu , pihaknya mengingatkan Pemprov jabar melalui Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar berhati-hati. Hal ini penting, agar permasalahan pada tahap I tidak terulang kembali.
Menurut Dadang Kurniawan yang akrab disapa Dadung ini mengatakan, ada sejumlah permasalahan pada waktu penyaluran Bansos tahap I beberapa waktu lalu, diantaranya yang cukup mencolok yaitu mengenai akurasi data yang menjadi polemik. Dimana ada salah satu anggota DPRD Jabar turut masuk menjadi salah satu penerima bantuan. Dia berharap, kejadian seperti itu tidak terulang pada tahap II kali ini.
Guna mengantisipasi dan agar bantuan bansos tepat sasaran, Komisi V DPRD Jabar sudah menggelar rapat koordinasi dengan pihak Dinsos dan BPDB Jabar. Dalam rapat tersebut, kita juga membahas dan mengevaluasi penyaluran bansos tahap dan mempersiapkan penyaluran tahap II.
Memang, agak dilematis ketika mengukur dengan aturan yang ada. Tetapi ya jangan sampai, kejadian seperti ada anggota dewan kami yang masuk dalam data penerima bansos. Itu nyata dan ini bukti bahwa dinas tidak selektif dalam menentukan siapa yang berhak penerima bansos,” ujar Dadung kepada wartawan di Bandung, Jum’at ( (17/7/2020).
Dikatakan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong pemerintah dan dinas terkait supaya masalah serupa tidak terulang lagi. Termasuk masalah lain yang berkaitan dengan pemberian bansos, agar masyarakat penerima dapat menerima manfaat secara maksimal dari bantuan tersebut.
“Ada kesalahan wajar, tetapi ada ambang batas kewajaran. Maka dari itu, kami akan terus memantau dan mendorong agar masalah yang terjadi di tahap I tidak terjadi lagi di tahap II sekarang. Saat ini, fokus kita bukan lagi di jumlah penerima manfaat. Tetapi bagaimana caranya bansos tersebut bisa memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat sesuai hasil evaluasi tahap I,” tandasnya. (dbs/red).
Menurut Dadang Kurniawan yang akrab disapa Dadung ini mengatakan, ada sejumlah permasalahan pada waktu penyaluran Bansos tahap I beberapa waktu lalu, diantaranya yang cukup mencolok yaitu mengenai akurasi data yang menjadi polemik. Dimana ada salah satu anggota DPRD Jabar turut masuk menjadi salah satu penerima bantuan. Dia berharap, kejadian seperti itu tidak terulang pada tahap II kali ini.
Guna mengantisipasi dan agar bantuan bansos tepat sasaran, Komisi V DPRD Jabar sudah menggelar rapat koordinasi dengan pihak Dinsos dan BPDB Jabar. Dalam rapat tersebut, kita juga membahas dan mengevaluasi penyaluran bansos tahap dan mempersiapkan penyaluran tahap II.
Memang, agak dilematis ketika mengukur dengan aturan yang ada. Tetapi ya jangan sampai, kejadian seperti ada anggota dewan kami yang masuk dalam data penerima bansos. Itu nyata dan ini bukti bahwa dinas tidak selektif dalam menentukan siapa yang berhak penerima bansos,” ujar Dadung kepada wartawan di Bandung, Jum’at ( (17/7/2020).
Dikatakan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong pemerintah dan dinas terkait supaya masalah serupa tidak terulang lagi. Termasuk masalah lain yang berkaitan dengan pemberian bansos, agar masyarakat penerima dapat menerima manfaat secara maksimal dari bantuan tersebut.
“Ada kesalahan wajar, tetapi ada ambang batas kewajaran. Maka dari itu, kami akan terus memantau dan mendorong agar masalah yang terjadi di tahap I tidak terjadi lagi di tahap II sekarang. Saat ini, fokus kita bukan lagi di jumlah penerima manfaat. Tetapi bagaimana caranya bansos tersebut bisa memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat sesuai hasil evaluasi tahap I,” tandasnya. (dbs/red).