Klik
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Berdasarkan hasil Swab Test dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, beberapa hari lalu, ditemukan sebanyak 38 orang terkonfirmasi positif covid-19.
Kegiatan Swab Test, pada waktu itu diikuti sebanyak 130 orang, terdiri dari anggota Dewan, Aparatur Sipil Negera (ASN) dan Non ASN. Dari 38 orang terkonfirmasi positif covid-19, ada sebanyak 5 orang anggota Dewan, sisanya ASN dan Non ASN.
Terkait hasil swab test tersebut, menurut salah seorang pejabat dilingkungan sekretariat dewan (setwan) yang tidak berkenan disebutkan namanya, membenarkan bahwa berdasarkan hasil swab test ada sebanyak 38 orang terkonfirmasi positif covid-19.
“ya, semua totalnya ada sebanyak 38 orang dari 130 yang ikut swab test, terdiri dari 5 anggota dewan dan sisanya ada ASN dan Non ASN”, ujar sumber saat ditemui faktabandungraya.com digedung DPRD Jabar, jalan Diponegoro No 27 Bandung, Jum’at (14/8-2020).
Dikatakan, kepada 38 orang terkonfirmasi positif covid-19 tersebut, Setwan Jabar memfasilitasi anggota dan pegawai (ASN dan non ASN-red) untuk melakukan isolasi mandiri atau mengisolasi di gedung BPSDM Jabar di Cipageran-Cimahi.
Selain itu, Setwan akan melakukan penyemprotan, hal ini sebagai langkah antisifasi penyebaran virus covid-19 dilingkungan DPRD Jabar, ujarnya.
Namun, saat ditanya, apakah harus dilakukan Lockdown/ Ditutup sementara ?.... Ya, kita tunggu keputusan Pimpinan Dewan karena penutupan/ lockdown harus berdasarkan Surat Keputusan pimpinan DPRD Jabar.
“ jadi kita tunggu aja, surat keputusan pimpinan dewan”, ujar sumber.
Sementara itu, menurut salah seorang anggota DPRD Jabar yang juga tidak berkenan disebutkan namanya, membenarkan bahwa dari 38 orang terkonfirmasi, ada sebanyak 5 orang anggota dewan.
Kelima orang anggota tersebut, kini sudah melakukan isolasi mandiri dan juga sudah melakukan swab test ulang di salah satu klinik swasta, ujarnya.
Saat ini ditanya, apakah angkan menghambat kinerja DPRD Jabar ?... mengingat saat ini DPRD Jabar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang membahas Rancangan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran- Plapon Prioritas Anggaran Sementara) tahun 2021 dan KUA-PPAS Perubahan 2020.
“Ya, pasti terganggu, namun, roda pemerintahan tidak boleh terhenti, untuk itu, pembahasan Rancangan KUA-PPAS terpaksa dilakukan secara daring. Hal ini agar roda pemerintahan tidak mati suri”, tandas anggota Dewan. (husein).
.jpeg)