Ketua KPK : Bangsa dan Negara Merdeka Harus Bersih Dari Perilaku Korupsi

Klik

Ketua KPK Firli Bahuri
Foto :jurnas.com

JAKARTA, faktabandungraya.com,--- Merdekanya suatu bangsa dan negara adalah ketika benar-benar bersih dan bebas dari segala bentuk korupsi. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam rangka memperingati HUT Ke-75 Republik Indonesia, di Jakarta, Senin (17/8/2020).

"Dengan semangat kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, mari kita semua, seluruh anak bangsa di negeri ini harus terus berkomitmen untuk memberantas korupsi," ucap Firli.

Menurutnya, tidak sedikit esensi dan pelajaran yang dapat digali dari integritas para pejuang yang dapat dijadikan contoh dan pedoman untuk meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan yang dulu mereka rebut dengan darah dan air mata.

Dirinya juga mengutip perkataan Bung Karno yang menyebut "perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri," katanya, dikutip dari antaranews.com

"Terbukti sangat benar karena tugas kita melawan bangsa sendiri yang masih dibayangi kebodohan, kemiskinan, ketertinggalan, intoleransi, ancaman disintegrasi, lebih khususnya lagi laten korupsi dan perilaku koruptif memang sangat sulit dilakukan," tambahnya.

Korupsi, katanya, bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara dan juga merugikan perekonomian negara tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia.

Bahkan, lanjut dia, banyak negara gagal mewujudkan tujuannya dikarenakan kejahatan korupsi sehingga sudah saatnya seluruh anak bangsa berperan untuk menghentikan korupsi dan mengangkat senjata bambu runcing seperti integritas, nilai-nilai kejujuran yang dibalut kekuatan moral, dan akhlak yang tinggi untuk melawan dan membasmi korupsi.

Seperti pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan semua bahwa untuk menuju bangsa yang maju dan produktif bukanlah kerja ringan, di mana menciptakan ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa dijalankannya dengan hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif.

"Saya sependapat dengan Presiden Jokowi bahwa fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana memang sangat diperlukan untuk mengakselerasi pembangunan, namun semua itu tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum yang antikorupsi," pungkasnya. (*)