BANDUNG, Faktabandungraya.com,---
Aksi demo Buruh dan Mahasiswa menuntut penolakan atas disahkanya Undang-undang Omnisbuslaw selama tiga hari berturut di depan gedung DPRD Jabar, yang selalu
berakhir ricuh dan terpaksa dibubarkan oleh pihak kepolisian.Pendemo tolak Undang-undang Omnibuslaw rusak/jebol pintu pagar gedung DPRD Jabar,
Foto:istimewah).
Selama tiga hari berdemo, demo
tolak Omnibus Law dilakukan elemen buruh
dan mahasiswa sejak hari Selasa 6 Oktober 2020 hingga hari ini Jumat 9 Oktober
2020.
gedung DPRD Jabar dilempari
berbagai botol air mineral, batu, petasan, dan bom melotov oleh para pendemo.
Bahkan pendemo juga mencoret-coret pagar beton dengan pilox dan menggoyang-goyongkan
pintu pagar yang berujung rusak dan jebolnya pintu pagar.
Terkait kerusakan fasilitas
gedung DPRD Jabar oleh pendemo, Kepala
Bagian Umum dan Administrasi Setwan DPRD Jabar, Dr. H. Doddy Sukmayana membenarkan
ada fasilitas gedung DPRD Jabar yang dirusak oleh pendemo.
“ Ya, ada fasilitas gedung DPRD
Jabar yang dirusak oleh pendemo, diantara pagar beton di coret-coret dengan
pilox, pagar roboh / jebol, kaca pos
satpam pecah. Namun, kerusakan fasilitas sudah kita benahi/ perbaiki”,ujar
Doddy kepada wartawan saat ditemui di gedung DPRD jaabr, jum’at (9/10-2020).
Saat ditanya berapa besar
kerugian dan berapa besar anggaran untuk memperbaiki fasilitas yang rusak
?.. ”, . Kerugian akibat dirusaknya fasilitas
gedung DPRD Jabar oleh pendemo tidak besar dan juga biaya perbaikan fasilitas
juga tidak besar.
"Itukan sudah ada pos
posnya, pos anggaran pengamanan dalam dan pos anggaran pengamanan luar," ujarnya.
"Beda dengan demo tahun
kemarin, saat itu Setwan DPRD Jabar harus ganti pagar, sedangkan sekarang hanya
pengecetan tembok pagar dan mengelas pintu pagar yang di jebol" jelasnya.Aksi demo buruh dan mahasiswa tolak UU Umnibuslaw di depan
gedung DPRD Jabar, jln Diponegoro no 27 Bandung (foto:husein).
Pintu gerbang sekarang lebih aman,
karena tembok penanam pagarnya, sudah tidak ada trapnya lagi.
"Kalau kemarin kan temboknya
bisa dipanjat. Jadi pagarnya bisa digoyang. Sekarang sudah tidak lagi. Sekarang
yang patah dan harus di las hanya pintu pagarnya saja," jelasnya.
Sedangkan terkait biaya
makan-minum pihak pengamanan, Doddy mengatakan, ditanggung bersama dengan
Pemprov Jabar karena lokasinya juga berdekatan, ungkapnya.
Dikatakan, hari pertama, biaya
makan petugas pengamanan sekitar 650 nasi boks. Hari kedua, 650 nasi boks.
Tanggung bersama yang dimaksud di
atas, kalau nasi boks yang dikeluarkan 650, maka Pemprov beli 325 dan DPRD
Jabar juga beli 325.
Biaya makan hari ketiga ungkap
Doddy jumlahnya jauh di atas biaya makan hari pertama dan kedua. Mencapai 2.000
nasi boks.
"Nasi boks hari ketiga
banyak, karena ada BKO (bawah kendali operasi). BKO dari Bali dan
Kalimantan," tandasnya. (sein).