 |
| Bambang Mujiarto, ST, anggota Komisi II DPRD Jabar (Foto : husein). |
Untuk itu, menurut Anggota komisi
II DPRD Jawa Barat Bambang Mujiarto, dalam penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah (PED), sudah seharusnya pemerintah
provinsi Jawa Barat memberikan perhatian khusus untuk sektor pertanian.
Hal ini kenapa ?.. karena selama
pandemi covid-19, ternyata para petani tetap mampu bekerja di ladang/ sawah dan
menghasilkan kebutuhan akan pangan bagi masyarakat, khusus warga Jabar. Namun, kendalanya, dalam meningkatkan produksi
pertanian, para petani seringkali kesusahan akan kelangkaan pupuk un-organik, terutama
saat masuk musim tanam. Pupuk un-organik kerap kali sulit didapat, terutama
pupuk subsidi dari pemerintah.
Kelangkaan pupuk un-organik seharusnya
tidak perlu terjadi kalau saja pemerintah daerah (Pemprov Jabar) memberikan
pelatihan bagi para kelompok tani untuk berkarya menciptakan/ membuat dan memproduksi pupuk organik, kata Bambang
Mujiarto, saat ditemui di gedung DPRD Jabar, Senin (26/10/2020).
Dikatakan, pelatihan bagi para
kelompok tani untuk membuat pupuk organik merupakan tanggungjawab
pemerintah. Nanti pada saatnya, petani
yang sudah mendapatkan pelatihan ini dapat menjadi tranner bagi petani-petani
lain, sehingga ketika akanmemasuki musim taman, pupuk organik sudah tersedia,
dan dapat memenuhi sendiri kebutuhan
akan pupuknya.
Sektor pertanian itu, bukan
semata hanya sawah (padi-red) tetapi juga ada palawija, sayur-mayur. Untuk itu,
Komisi II DPRD Jabar mendorong Pemprov Jabar melalui OPD mitra Komisi II,
seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dinas TPH), dan Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan untuk
melatih para kelompok tani (poktan) membuat dan memproduksi pupuk organik.
Namun, kata Bambang, sektor
perkonomian hingga saat ini mendapatkan
alokasi cukup kecil dalam setiap penyusunan anggaran APBD. Padahal semestinya, kalau memang pemerintah
daerah (Gubernur-red) benar-benar ingin mendongkrak perekonomian masyarakat
khususnya di sektor perekonomian, seharusnya menambah alokasi anggaran dalam
APBD, terutama dalam kondisi pandemi covid-19 sekarang ini, ujarnya.
Dalam setiap penyusunan anggaran,
bahkan kemarin saat pembahasan APBD Perubahan 2020 dan pembahasan RAPBD
2021, Komisi II sudah mendorong
penambahan anggaran untuk mitra OPD Komisi II. Namun, nyatanya anggaran untuk
sektor perekonomian tetap saja mendapatkan alokasi yang minim. Sehingga,
tidak salah juga, kalau kalangan generasi milenial tidak tertarik untuk terjun
di sektor pertanian.
“Saya tekankan disini, semestinya
dalam hal penangan pandemi covid-19, Pemerintah memfokuskan untuk bagaimana
memulihkan ekonomi masyarakat Jabar, salah satunya dengan memberikan
pelatihan-pelatihan bagi poktan dalam membuat dan memproduksi pupuk organik. Sehingga
untuk tahun 2021 kita dapat mempradiksikan pertumbuhan ekonomi Jabar”, ujar Bambang dari Dapil Kab/Kota Cirebon-kab.Indrmayu ini.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan, sejak berjangkitnya virus
covid-19 di Indonesia dan khsususnya di Jabar, bahwa sektor perekonomian yang
sangat terdampak covid-19 itu adalah bidang manufaktur tetapi yang bertahan
justru bidang pertanian.
“Kan manufaktur itu tergantung
dengan pasar Global, sedangkan pertanian, itu mencerminkan masyarakat kita. Maka
sangat tepat kalau pertanian itu disebut sebagai soko guru bangsa ( ketahanan
pangan-red). Namun, hanya saja, isu
pertanian ini selalu ditutup”, tegas politisi PDIP Jabar ini.
Kalau saja sektor pertanian ini
di explor soal kemampuan petani Indonesia, pasti kita mampu bersaing dengan
negara-negara penghasil pertanian, hanya saja perlu merubah mindsets (pola
pikir) yaitu tidak lagi memikirkan kepantingan pribadi/ kelompok yang hanya
untuk menabung semata, tetapi dirubah menjadi usaha tani/ pertanian.
Bambang menambhakan, sebenarnya
Komisi II telah mendorong kepada OPD mitra Komisi II untuk mempersiapkan
tahapan-tahapan kemandirian pertanian, dengan melakukan pendekatan ke kelompok
tani, memberikan pelatihan dan pembinaan kepada petani , sehingga SDM Pertanian
kuat. Dan juga mendukung sarana-prasarana pertanian (Teknolgi pertanian)
sehingga produksi pertanian meningkat dan ketahanan pangan terpenuhi dan
menjadi kuat.
Andaikan, produksi pertanian
dalam negeri atau daerah dapat memenuhi kebutuhan akan pangan, maka secara
tidak langsung kita mampu menekan angka impor pertanian masuk Indonesia, tegasnya.
Kalau para kelompok tani benar-benar
di bina dan dilatih, saya yakin mereka (petani-red) mampu meningkatkan produksi
pertaniannya. Sehingga kebutuhan akan pangan kita, tidak perlu lagi bergantung
barang-barang pertanian impor.
Namun, perlu dicatat, bahwa
keengganan generasi muda (milenial) terjun ke sektor pertanian, karena hingga
kini masih ada yang berpikiran bahwa berkecimpung di sektor pertanian tidak
menjanjikan hidup sejahtera. Sehingga sampai kini, petani kita rata-rata
berumur diatas 50 tahun. Hal ini tidak
boleh didiamkan, karena itu kita (Komisi II DPRD Jabar-red), terus mendorong
OPD terkait untuk terus berinovasi dan berkolaborasi agar sektor pertanian maju
dan ketahanan pangan terpenuhi, sehingga kaum milenial tertarik dibidang
pertanian, tandasnya. (husein).
