BANDUNG, Faktabandungraya.com,---
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Iis Turnisih dari
Fraksi PDIPerjuangan mengatakan, DPRD
Jabar terus mendorong pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota di Jabar termasuk
pemerintah pusat untuk bersama-sama memelihara dan menjaga kemantapan jalan.
Selain itu, konektivitas antara jalan
Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota hingga jalan wilayah (Kecamatan/desa),
satu sama lain harus terkonektivitas dengan baik.
Rombongan Komisi IV DPRD Jabar saat meninjau kondisi kemantapan jalan provinsi (foto:istimewah)
Menurut Hj. Iis Turniasih, konektivitas
dan kemantapan jalan sangat mendukung kelancaran perputaran rodan perekonomian daerah
dan masyarakat. Dimana, hasil pertanian
dan perkebunan dari desa-desa di Jabar dapat diangkut ke berbagai wilayah di
Jabar dan ke Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat Jabar
maupun Nasional.
Dalam setiap tahun pembahasan anggaran baik murni maupun perubahan APBD, Komisi IV bersama Dinas Bina Marga dan
Penataan Ruang (BMPR) Jabar yang bertanggungjawab atas sektor infrastruktur jalan,
terus mendorong agar seluruh jalan provinsi tetap terjada kemantapannya dan
jalan yang belum mantap kita alokasikan anggarannya.
Namun, kita juga mendorong agar
jalan yang menjadi kewengan kabupaten/ kota kita juga dorong melalui program
bantuan keuangan provinsi kepada Kabupaten/kota. Hal ini, dmi menunjang kelancaran roda perekonomian
dari desa ke kota dan daerah lainnya, ujar politisi perempuan PDIP Jabar ini,
kepada media, Kamis, (10/12-2020).
Saat ditanya apakan kondisi
kemantapan jalan provinsi di Jabar tingkat kemantapannya sudah merata ?. Sepengatahuan saya, setalah melakukan
peninjuan kelapangnan bersama rombongan
Komisi IV, jalan yang menjadi kewenangan provinsi belum merata.
Untuk ruas jalan provinsi, yang
berada di wilayah Jabar Tengah dan Jabar Utara (Pantura) tingkat kepantapannya
sudah cukup tinggi, tetapi jalan di wilayah Jabar Selatan masih cukup rendah.
Untuk itu, terkait dengan kondisi
jalan di wilayah Jabar Selatan yang masih cukup rendah tersebut, tentunya
menjadi PR bersama antara DPRD Jabar dengan Pemprov Jabar. Untuk itu, agar tidak terjadi ketimpangan
antara jalan tengah dan pantura di jabar, maka DPRD Jabar dalam setiap
pembahasan penyusunan anggaran infrastruktur jalan, kita selalu minta Dinas
BMPR dan TPAD Jabar agar mengalokasikan
anggaran untuk pembangunan dan peningkatan jalan-jalan provinsi di wilayah
Jabar Selatan, katanya.
Hj. Iis Turniasih anggota Komisi IV DPRD jabar ( foto: istimewah)
Lebih lanjut Hj Iis yang dari
dapil Jabar X ( Karawang-Purwakarta ) ini mengatakan, adapun terkait jalan
Nasional yang ada di wilayah provinsi Jabar, Ia meminta kepada Satuan Kerja
(Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) termasuk juga para Kontraktor selaku
pihak ketiga yang mengerjakan proyek pembangunan jalan Nasional, hendaknya memperhatiakan
kualitas jalan yang dibangunnya.
Selain itu, DPRD Jabar melalui
Komisi IV juga akan mendorong, pemerintah pusat untuk dapat secepatnya
menyelesaikan pembangunan Tol Cisumdawu. Bahkan kita juga sudah koordinasi dan
konsultasi ke Kementrian PUPR terkait rencana pembangunan Tol Cigatas
(Cileunyi-Garut dan Tasikmalaya hingga perbatasan Jateng (Cilacap).
“Kita dorong juga agar
pembangunan Tol Cigatas pekerjaannya dipercepat”, harapnya.
Dikatakan, pembangunan jalan Tol
Cigatas harus menjadi prioritas, untuk memperlancar dan mempercepatan
pergerakan orang dan barang serta pertumbuhan perekonomian masyarakat di
wilayah Jabar Selatan, tandasnya. (adikarya/husein).
