Pameungpeuk Sebagai Gerbang Jabar Selatan, Infrastruktur Perhubungan Harus Dibenahi

Klik

Drs.H. Memo Hermawan, Infrastruktur perhubungan jabar selatan harus di benahi (foto:istimewah)

GARUT, Faktabandungraya.com,--- Kawasan wilayah Pameungpeuk yang terletak di Garut Selatan, merupakan gerbang Jawa Barat bagian Selatan. Untuk itu, sudah selayaknya memiliki infrastruktur perhubungan yang memadai, yaitu memiliki terminal type B yang repersentatif.

Keberadaan terminal di kawasan Pameungpeuk Garut Selatan, menurut Anggota Komisi IV DPRD Jabar Drs.H. Memo Herwaman ini masih belum layak dikatakan terminal Type B. Hal ini mengingat luas dan sarana-prasarana pendukung masih sangat kurang. Dan lagi pula terminal di Pameungpeuk tersebut masih berlokasi dilahan milik desa ( tanah carik desa). Bukan milik aset daerah Provinsi Jabar.

Untuk itu, beberapa waktu lalu Komisi IV DPRD melakukan kunjungan kerja ke UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III, yang terletak di Jl. Raya Bandung - Garut No.73-238, Talagasari, Kec. Kadungora, Kabupaten Garut.

Adapun tujuan dari kunjungan kerja ke UPT pengelolaan prasarana perhubungan LLAJ wilayah III tersebut, adalah untuk meninjau secara langsung program-program Dishub di Wilayah III dan rencana program-program kedepan, kta politisi senior PDI Jabar ini.

Selain itu juga untuk mengatahui secara langsung program-program Dishub di wilayah III ini dan program untuk tahun anggaran 2021.

Memo menambahkan, di UPTD perhubungan wilayah III yang terletak di Kabuapten Garut ini, cakupan wilayah kerjanya yaitu Kab.Garut, kab/kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab.Pengandaran dan Kota Banjar yang membawahi tiga sub unit pelayanan terminal singaparna di Kab Tasikmalaya, Sub terminal Pangandaran di Kab Pangandatran dan sub terminal Pameungpeuk di Kab.Garut.

Ketika Komisin IV melakukan kunker ke UPTD perhubungan wilyah III di Garut, ternyata keberadaan terminal yang berada di Pamengpeuk, kita dapat informasi bahwa lahan/ tanah yang dijadikan terminal Pameungpeuk tersebut merupakan tanah carik desa. Maka dari itu, kita (Komisi IV-red) menyarankan kepada pihak Dishub Jabar, untuk mencari tanah baru yang nantinya menjadi asset milik pemprov Jabar.

Komisi IV DPRD Jabar tinjau terminal type B dibawah di UPTD pengelolaan prasarana
perhubungan LLAJ wilayah III , (foto:istimewah)

Dengan lahan milik pemprov Jabar tentunya, keberadaan terminal Type B Pameungpeuk nanti akan lebih layak dan lebih representatif dengan kelengkapan sarana-prasarana yang lebih baik lagi dari kondisi terminal pemeungpeuk yang ada sekarang ini, ujar mantan Wakil Bupati Garut ini.

Lebih lanjut, Memo Hermawan yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD jabar ini mengatakan, dalam rapat kerja Komisi IV dengan Dinas Perhubungan Jabar, beberapa waktu lalu, pihak Dishub Jabar akan mengusulkan perbaikan dan pembangunan 14 unit terminal type B di Jabar.

Namun, berhubungan anggaran untuk membangun 1 unit terminal Type B dengan fasilitas dan sarana-prasarana pendukung yang memadai, seperti adanya sarana ibadah (masjid), sarana kesehatan, dan ruang tunggu penumpang, termasuk juga penerangan terminal dan jalan keluar-masuk terminal, sehingga diperkirakan membutuhkan biaya sekitar 40 miliar per i unit terminal.

Berhung cukup besarnya, biaya yang dibutuhkan bila dibangun sekaligus, maka Komisi IV DPRD Jabar menyarankan dan mendorong Duishub Jabar agar dirancang memalui pendanaan multiyears/ tahan jamak.

Memo menambahkan, Komisi IV DPRD jabar akan mendorong pihak Dishub Jabar untuk membangun terminal type B yang dapat memberikan rasa aman, nyaman, bagi calon penumpang dan pengemudi dan masyarakat pada umumnya.

Jadi yang terpenting itu, bagi kita pelayanan terhadap masyarakat bisa terlayani dengan baik, harapnya.

“Kita sudah lihat progres terkait 3 terminal tipe B di wilayah III ini, akan tetapi penyelasaian tentang rambu-rambu lalu lintas terutama PJU yang masih gelap ini harus segera ada solusinya.”wakil rakyat dari dapil Jabar 14 (kab.garut)ini. (adikarya/husein).