BANDUNG, Faktabandungraya.com,---
Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar,
mengatakan, berdasarkan
kajian Fraksi PKS DPRD Jabar, bahwa kebijakan anggaran yang disampaikan oleh Gubernur
Jabar dalam penyusunan anggaran tahun 2021 mendatang belum maksimal berpihak
kepada rakyat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suanharu ( foto : fpks)
Pada anggaran pembangunan di
tahun 2021 mendatang, tak ada recofusing maksimal untuk penanganan Covid-19,
hal ini terlihat tidak akan dilanjutkannya program bantuan sosial Covid-19 di
tahun 2021. Padahal jumlah penduduk di Jabar cukup tinggi, termasuk juga yang terkonfirmasi
Covid-19 juga cukup banyak.
PKS Jabar selalu bersama rakyat,
terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, untuk itu, Fraksi PKS bersikap agar
Gubernur Jabar melanjutkan bantuan sosial Covid-19 di tahun 2021.
"Di Pusat berlanjut, kenapa
di Jabar tidak, harusnya berlanjut. Kami akan mengkritisi hal ini," tegas
Haru Suandharu dalam acara refleksi akhir tahun 2020, menyikapi pembangunan di
Jawa Barat selama satu tahun, secara online (Webiner zoom meeting), Jum’at (18/12-2020).
Acara webiner refleksi tahun 2020
diikuti seluruh anggota Fraksi PKS DPRD jabar, Pengurus DPW dan DPD PKS se
Jabar, Beberapa anggota DPRD Kab/kota serta Media yang ada di Jabar.
"Saya Ketua DPW PKS
Jabar dan Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, berharap anggota Fraksi PKS DPRD
Jabar dan DPRD di Kabupaten dan Kota tetap kritis, bagaimanapun fungsi DPRD
tidak boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran, apalagi
disaat masa Pandemi in," pintanya.
Dalam kesemepatan tersebut, Haru juga menyinggung keberhasilan Fraksi PKS DPRD Jabar mengenai sembilan Raperda yang berpihak kepada rakyat.
"Lima Raperda sudah selesai,
ada tiga lagi saat ini termasuk salah satunya Raperda RPJMD karena terjadinya
masa pandemi Covid-19 sejak Maret hingga Desember 2020 ini. Untuk itu, Fraksi
PKS DPRD Jabar melihat RPJMD 2018-2023 harus ada perubahan, mengingat situasi
pandemi Covid-19 masih panjang”, ujarnya.
Lebih lanjut Haru memaparkan,
bahwa dalam APBD perubahan 2020 misalnya, Pemprov Jabar masih memprioritaskan
pembangunan fisik seperti alun-alun beberapa kabupaten/kota serta Command
Center. Seharusnya apa yang menjadi konsen Pemprov Jabar, seperti refocusing
anggaran untuk penanganan Covid-19 harus dimaksimalkan lagi.
Terus terang, kata Haru, kita melihat,
bahwa saat ini kebijakan yang ada belum maksimal berpihak kepada rakyat. Bahkan
didalam anggaran pembangunan di tahun 2021 pun, tak ada recofusing maksimal
untuk penanganan Covid-19 di tahun 2021.
 |
| Acara Webiner refleksi 2020 Fraksi PKS DPRD Jabar ( foto;husein) |
Sementara itu, Pengamat Politik
Universitas Parahyangan, Prof Asep Warlan Yusuf yang hadir dalam webinar
Refleksi Akhir Tahun Fraksi PKS DPRD Jabar, menilai bahwa langkah politik PKS
di Jabar cukup baik dan diterima masyarakat Jabar.
"Jadi PKS ada di
masyarakatnya ini, bagian sifatnya
melengkapi atau kerjasama yang baik," jelas Prof Asep Warlan Yusuf.
PKS saat ini, menurutnya tidak punya
program partisipasi masyarakat yang menjadi bagian dari kerja PKS.
"Ini penting dibangun,
sebagai dasar perjuangan bersama rakyat. Hal ini perlu sebagai unit yang
mengelola public input bagi kemajuan PKS," paparnya
Kalau tanpa ada unit itu, Prof Asep melihat PKS dalam posisi yang dikerjakan yang diprogram kan saja.
"Hasil kajiannya yakni
keterbukaan, penyerapan aspiras dari apa yang dikerjakan PKS saat ini,"
jelasnya.
Program PKS merakyat hanya
sebagai Improvement bukan Transformasi.
"Arus dua arah harus ada
komunikasi dan sinergis. Karena kejujuran keihklasan bukan hanya
diskusi saja, namun bagaimana PKS harus menjadi solusi publik saat
ini," paparnya. (pks/sein).
