CIREBON, Faktabandungraya.com,---
Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tetep Abdul Latif mengungkapkan, berdasarkan
hasil monitoring Komisi IV ke beberapa UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)
di bawah Dinas Sumber Daya Air (Dinas SDA) Jabar, ternyata ada sekitar 13 persen
irigasi di Jabar dalam kondisi rusak berat; 9 persen irigasi rusak sedang dan
sisanya rusak ringan.Ketua Komisi IV DPRD Jabar Tetep Abdul Latif didampingi Kepala UPTD PSDA
Wilayah Sungai Cimanuk-CIsanggarung (foto:humas)
Dengan irigasi yang banyak rusak
tentunya sangat berdampak terhadap produksi ketahanan pangan Padi-red). Sehingga
cukup wajar, bagi masyarakat berprofesi sebagai petani mengeluhkan hasil
produksi padinya kurang maksimal, akibat suplay sumber daya air yang kurang dan tidak maksimal.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi
IV DPRD jabar Tetep Abdul Latif saat rombongan Komisi IV melakukan kunjungan
kerja ke UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai
Cimanuk-Cisanggarung dalam rangka monitoring terhadap rencana pelaksanaan APBD
Tahun 2021, di Cirebon, Kamis, (4/2/2021).
Dikatakan Tetap, anggaran untuk
penanganan dan pemeliharaan jaringan Irigasi sangat mimim, padahal jaringan
Irigasi di bawah kewenangan Provinsi Jawa Barat (Dinas SDA-red) cukup banyak
dan panjang yang tersebar di seluruh
kabupaten/kota di Jabar.
Dengan melihat data kerusakan
Irigasi tersebut diatas, tentunya dengan alokasi anggaran yang minim sangat kurang mendukung untuk membuat jaringan
irigasi yang berfungsi secara maksimal.
Bahkan plot anggaran dari APBD Jabar hanya untuk memperbaiki satu atau
dua irigasi, itupun tidak akan memungkinkan, ujarnya.Rombongan Komisi IV saat kunker ke UPTD PSDA WilayahWilayah Sungai Cimanuk-CIsanggarung
(foto:humas)
Lebih lanjut, Tetep mengatakan, anggaran
operasional pemeliharaan pun hanya ada diangka 2 milyaran, padahal jumlah irigasi
di wilayah Jabar cukup banyak, sehingga dirasakan anggaran sebesar 2 milyar
yang dialokasikan dalam APBD Jabar tidak
akan mencukupi.
Ia menambahkan, bahwa saat ini
sudah musim penghujan, yang dapat meluluh lantahkan konstruksi jaringan
Irigasi. Untuk itu, kita harus serius menuntaskannya kita harus punya peta roadmap
yang jelas, ujarnya.
Untuk meningkatkan produksi
pertanian (padi-red) sebanarnya DPRD Jabar khususnya Komisi IV sudah mendorong
agar anggaran untuk sektor irigasi dapat ditingkatkan untuk mengatasi kerusakan
dan pengembangan irigasi. Namun, tetap saja kurang mendapat perhatian dari
Pemprov Jabar. Padahal, Irigasi merupakan kewenangan pemerintah daerah,
tandasnya. (adv/sein).