BANDUNG,
Faktabandungraya.com,--- Beberapa tahun belakangan ini, Provinsi Jawa Barat sudah masuk krisis sumber daya manusia (SDM) di
bidang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Padahal keberadaan PPL sebagai ujung
tombak dan mitra bagi petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dalam memenuhi ketahanan pangan.
Ir.H.Herry Dermawan ( anggota Komisi II DPRD Jabar) ( foto: istimewa)
Menurut
Anggota Komisi II DPRD Jabar Ir.H. Herry Dermawan, krisis SDM bidang Penyuluh
Pertanian Lapangan (PPL) sangat berdampak terhadap hasil pertanian. Karena petugas PPL selain sebagai ujung tombak
juga merupakan sebagai agen perubahan dibidang pertanian.
Namun,
sudah beberapa tahun belakangan ini personil PPL di Jawa Barat semakin
berkurang, karena PPL berstatus ASN sudah banyak memasuki purna bakti alias pensiun. Sedangkan minat
masyarakat untuk menjadi PPL Tenaga Harian Lepas, juga kurang terutama dari
kalangan generasi milenial.
‘Krisis
personil PPL ini harus dicarikan jalan keluarnya, karena akan berdampak
terhadap hasil produksi pertanian.
Padahal Provinsi Jabar merupakan penyumbang ketahanan pangan nasional”,
kata Herry Dermawan saat dihubungi
melalui telepon selulernya, terkait krisis SDM PPL di provinsi Jabar, Rabu
(24/02-2021).
Dikatakan,
lahan pertanian di provinsi Jabar masih
cukup luas yang tersebar di 5.312 desa di Jabar, Namun berhubung jumlah personil PPL semakin
berkurang, akhirnya terpaksa satu orang PPL harus menangani atau megang 3
sampai 4 desa.
“ Idealnya
satu petugas PPL agar lebih optimalnya
satu desa satu orang”, kata Politisi senior PAN Jabar ini.
Saat
ditanya, kenapa hingga kini belum ada penambahan PPL dari ASN ?... kita di Komisi II DPRD Jabar sudah meminta
pemprov Jabar melalui dinas terkait mitra Komisi II, namun, hingga kini kita
belum tahu apa yang jadi permasalahan, sehingga hingga kini belum ada
penambahan PPL. Mungkin karena persyaratan
atau karena lain yang kita tidak ketahui, ujar wakil rakyat dari Dapil Jabar 13
(Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran) ini.
Para
tenaga PPL itu, memiliki keilmuan bidang pertanian dan penyuluhan untuk membina dan melatih para petani agar produksi hasil pertanian
meningkat. Bahkan, para petani juga
dilatih dan dibina untuk dapat mengolah hasilnya menjadi berbagai produksi
pertanian yang memiliki nilai jual, sehingga tarap hidup petani dapat meningkat.
Lebih
lanjut Herry mengatakan, bahwa di Provinsi Jawa Barat ini ada 3 kelompok Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pertama PPL yang PNS, kedua PPL yang PHL (Pekerja Harian Lepas)
juga terbagi dua, ada yang di gaji
Pemerintah Provinsi dan yang digaji oleh
pemerintah pusat
Hanya
dari ketiga kelompok PPL itu Herry
menyebut, ada yang yang membuatnya prihatin, yakni penghasilan atau gaji PPL
yang ditempatkan oleh pemerintah pusat di Jawa Barat, penghasilan mereka itu sangat minim.
“Dibawah
UMR, bahkan kurang dari separuh gaji PPL yang digaji Pemerintahan Provinsi.
Jadi yang provinsi itu Rp. 3 jutaan sekian yang itu (PPL Pusat) Cuma Rp. 1,4
jutaan,” sebutnya.
Untuk
itu Herry mengingatkan. “Dinas Pertanian
Provinsi Jabar sebagai leading sector
harus bisa memikirkan, mencari celah aturan agar kita bisa memberikan bantuan
honor kepada PPL Pusat, karena bagaimana pun juga user nya adalah Jawa barat.
“Itu
yang belum berhasil aku perjuangkan ” tandasnya. (adikarya/husein).
