 |
| Hj.Iis Turniasih ( Anggota Komisi IV DPRD Jabar |
Menurut
Iis Turniasih, tingkat kerusakan Irigasi di wilayah Jabar ini tersebar di
seluruh UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) di bawah Dinas Sumber Daya Air
(Dinas SDA) Jabar. Dengan ditemukannya tingkat kerusakan jaringan irigasi mulai
rusak ringan, sedang, hingga berat, tentunya akan berdampak terhadap kebutuhan
akan sumber air untuk pertanian.
“ Kalau
suplay air tertanggu karena adanya kebocoran jaringan irigasi tentunya berdampak
akan produksi pertanian, sehingga secara otomatis juga berdampak terhadap
kebutuhan akan ketahanan pangan Jabar”, ujar Hj.Iis Turniasih saat diminta
tanggapannya terkait hasil monitoring jaringan irigasi yang dilakukan oleh
Komisi IV DPRD Jabar, di Gedung DPRD Jabar, jalan Diponegoro No 27 Bandung, Jum’at
(5-2-2021).
Dengan
irigasi yang banyak rusak tentunya sangat berdampak terhadap produksi ketahanan
pangan Padi-red). Sehingga cukup wajar, bagi masyarakat berprofesi sebagai
petani mengeluhkan hasil produksi padinya kurang maksimal, akibat suplay sumber daya air yang kurang dan tidak maksimal, ujarnya.
Iis juga
mengatakan, sewaktu rombongan melakukan kunker da monitoring ke UPTD
Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung di
Cirebon, Kamis (4/-2021) kemarin, pihak UPTD menyampaikan dan mengakui bahwa ada beberapa jaringan irigasi di UPTD PSDA
Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung di Cirebon yang rusak.
Menurut
pejabat UPTD, kerusakan itu jaringan irigasi tersebut, sebanarnya sudah
diupayakan untuk diperbaiki, namun, berhubungan keterbatasan anggaran yang ada
di UPTD kami, maka terpaksa perbaikan kita lakukan ala kadarnya, ujar Iis
menirukan apa yang disampaikan oleh pejabat UPTD PSDA Wilayah Sungai
Cimanuk-Cisanggarung kepada Komisi IV, kemarin.
Kita (Komisi
IV) dapat memahami apa yang disampaikan oleh pejabat UPTD PSDA, dalam melakukan
penanganan jaringan irigasi dengan keterbatasan anggaran, bahkan dapat
dikatakan anggarannya cukup minim. Padahal,
jaringan Irigasi di bawah kewenangan Provinsi Jawa Barat (Dinas SDA-red) cukup
banyak dan panjang yang tersebar di 27 kabupaten/kota se Jabar.
Dengan
melihat data kerusakan Irigasi tersebut diatas, tentunya dengan alokasi
anggaran yang minim sangat kurang
mendukung untuk membuat jaringan irigasi yang berfungsi secara maksimal. Bahkan plot anggaran dari APBD Jabar hanya
untuk memperbaiki satu atau dua irigasi, itupun tidak akan memungkinkan,
ujarnya.
Lebih
lanjut Iis mengatakan, anggaran operasional pemeliharaan pun hanya ada diangka
2 milyaran, padahal jumlah irigasi di wilayah Jabar cukup banyak, sehingga
dirasakan anggaran sebesar 2 milyar yang dialokasikan dalam APBD Jabar tidak akan mencukupi.
Ia
menambahkan, bahwa saat ini sudah musim penghujan, yang dapat meluluh lantahkan
konstruksi jaringan Irigasi. Untuk itu, kita harus serius menuntaskannya kita
harus punya peta roadmap yang jelas, ujarnya.
Sebanarnya
DPRD Jabar khususnya Komisi IV, sudah mendorong agar anggaran untuk sektor
irigasi dapat ditingkatkan untuk mengatasi kerusakan dan pengembangan irigasi.
Namun, tetap saja kurang mendapat perhatian dari Pemprov Jabar. Padahal,
Irigasi merupakan kewenangan pemerintah daerah, tandasnya. (adikarya/husein).
