 |
| Ketua Komisi IV DPRD Jabar KH.Tetep Abdul Latif didampingi Wakil Ketua H.Ali Hasan (foto:husein) |
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Jawa
barat KH. Tetep Abdul Latif, dari dua tahun anggaran yaitu 2020 dan 2021,
memang cukup memprihatinkan, dimana Dinas ESDM salah satu mitra kerja Komisi IV
yang menangani bidang pembangunan cukup minim.
Dinas ESDM Jabar memiliki enam
(6) Cabang Dinas yang tersebar di beberapa wilayah di Jabar, masing-masing
Cabang Dinas ESDM menangani persoalan Kelistrikan, Pertambangan, Air Bawah Tanah
dan, Energi Baru dan Terbarukan, namun, plot anggaran sangat minim.
Masing-masing Cabang Dinas ESDM
ada yang hanya di plot hanya sebesar Rp,1,5 hingga 1,8 miliar per tahun. Untuk
Cadin ESDM Wilayah IV sendiri hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1,5
M. Dari Rp.1,5 Miliar tersebut digunakan untuk sewa kantor sebesar Rp.335 juta,
sisanya untuk operasional dan kebutuhan/ kegiatan rutin.
Dengan dana yang minim ini,
tentunya tidak banyak dapat diperbuat oleh Cadin ESDM Wilayah IV,
sementara area tugasnya meliputi Kota
Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, dan Kab Subang, jelas Tetep didampingi Wakil Ketua Komisi IV H.Ali Hasan saat
ditemui faktabandungraya.com, di ruang kerja Komisi IV, usai melakukan kunker dari
kantor Cadin ESDM Wilayah IV Bandung, Selasa, (9/2-2021).
Dikatakan Tetep, sebenarnya
Komisi IV DPRD jabar sudah mendorong untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk
Dinas ESDM beserta Cabang Dinasnya, namun, oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah
Daerah) selalu dipotong. Hal ini karena pengalokasian untuk Dinas ESDM bukan
berdasarkan skala prioritas program melainkan berdasarkan plot pagu anggaran.
 |
| Ketua Komisi IV KH.Tetep Abdul Latif (foto;husein) |
Misalkan, kata Tetep, untuk Dinas
ESDM Jabar di plot dalam pagu anggaran sebesar Rp.50 Miliar, Dana tersebut,
harus di distribusikan juga untuk ke enam Cadin wilayah. Sehingga,
masing-masing Cadin Wilayah dapat juga tidak sama.
Anggaran di Cadin ESDM Wilayah
semakin terkikis karena ada refocusing anggaran untuk penanganan pandemi
covid-19, bahkan di tahun 2020 ke APBD Jabar mengalami lima kali refocusing
anggaran. Sehingga, hampir semua program di Cadin ESDM Wilayah tidak dapat
dijalankan, ujarnya.
Kedepan kita akan mendorong mitra kerja Komisi IV dalam pembahasan penyusunan anggaran, agar tidak alagi menggunaklan sistem plot pagu anggaran, tetapi disusun berdasarkan skala prioritas program. Sehingga, program-program yang masuk skala prioritas tetap dapat dijalankan. Apalagi program tersebut terkait dengan janji poltik gubernur yang dituangkan dalam RPJM, ujarnya.
Lebih lanjut, Tetep mengatakan, terkait
program sambungan baru listrik untuk keluarga tidak mampu yang dicanangkan oleh
Pemprov Jabar juga tidak dapat berjalan maksimal. Bahkan, nyaris tidak ada,
kalau tidak ada dibantu oleh dana CSR.
“Sebenarnya, masih ada sekitar
205 ribu KK di Jabar yang hingga kini belum dapat menikmati aliran listrik, namun,
karena anggaran tersedot untuk penanganan covid-19, sehingga pemerintah belum
dapat memenuhi kebutuhan aliran listrik untuk keluarga tidak mampu, walaupun
sudah dibantu dari dana CSR”, tandasnya. (sein).
