Menko Luhut : Minta Jangan Kendor, Pemkot Bandung Bakal Perketat Pelaksanaan PSBB Proporsional

Klik

Walikota Bandung dan Forkopimda Bandung Rakor nas Penegakan Disiplin Prokes dan
 Penanganan Covid-19 bersama menko Luhut (foto;humas)

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Pemerintah Kota  Bandung sudah menetapkan perpanjang penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional atau Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari mendatang.

Hal ini disampaikan Walikota Bandung, Oded M Danial saat Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19 secara virtual bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Minggu (31/01-2021).

Dalam rapat tersebut Menko Lihut, meminta kepada seluruh kepada daerah selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19, untuk  mendirikan posko-posko di tempat-tempat keramaian . Hal ini untuk  meningkatkan kembali kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan (Prokes), sehingga para petugas semakin maksimal mengawasi penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Menanggapi permintaan Menko Luhut, Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan, bahwa pihaknya sudah minta ke Pak Sekda sebagai kepala harian gugus tugas untuk dibicarakan bersama Satgas dan kewilayahan.

“Ya, terkait pendirian posko ditempat keramaian, saya sudah minta pak Sekda untuk berkoordinasi dengan Satgas dan kewilayahan”, ujar Oded.  

Oded juga mengatakan, meski Kota Bandung sudah dinilai baik dalam penerapan PSBB, namun dirinya bersama jajaran berkomitmen untuk meningkatkan hal yang sudah berjalan.

"Hal yang dievaluasi tadi dinilai sudah on progres, sudah bagus. Tapi sesuai arahan dari Pak Menko dan semua menteri, yaitu dilakukan pengetatan pengendalian, penegakannya harus semakin ditingkatkan," tuturnya.

Wali kota memastikan, pihaknya bersama jajaran Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan PSBB Proporsional hingga 8 Februari mendatang. "Tapi tetap progres yang sudah dilakukan jangan sampai kendor, harus ditingkatkan," imbuhnya.

Kendati demikian, setiap kebijakan yang diambil kepala daerah pada PPKM tahap II harus mengedepankan aspek kesehatan dan ekonomi. Sehingga jangan sampai ekonomi menjadi semakin terpuruk.

Walikota dan Wakil Wali kota Bandung saat rakor dengan Menko Luhut ( foto:jumas) 

"Kutub ekonomi dan kutub kesehatan itu yang harus disikapi oleh semua kepala daerah, tentu saja kita akan lakukan dengan cara-cara yang baik," imbuhnya.

Dengan positivity rate yang masih tinggi di berbagai daerah termasuk di Kota Bandung, wali kota mengimbau masyarakat tetap mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah.

"Saya mengimbau kepada seluruh warga Kota Bandung tidak terkecuali, harus tetap waspada. Covid-19 masih ada sehingga tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik," pintanya.

Pada rakor tersebut, pemerintah pusat menilai PPKM belum menunjukan hasil yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari angka positivity rate Covid-19 dari setiap kabupaten/kota yang semakin meningkat, termasuk Kota Bandung.

Berdasarkan evaluasi dari pemerintah pusat, positivity rate mengalami kenaikan dikarenakan implementasi aturan PPKM atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum dilaksanakan secara maksimal.

Luhut Binsar Pandjaitan, yang memimpin langsung Rakor tersebut pun meminta, kabupaten/kota yang mengikuti PPKM Jawa-Bali melaksanakan aturan PPKM secara maksimal dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap prokes juga meningkat. ( hms/red).