BANDUNG, Faktabandungraya.com,---
Pada awal tahun 2021 ini, beberapa wilayah di provinsi Jawa Barat dilanda
banjir bandang, terutama di wilayah pantura.
Untuk itu, dalam mengantisipasi dan mengatasi banjir tentunya harus
duduk bersama antara Pemprov Jabar bersama pemkab/pemkot dan juga melibatkan
lintas instansi/ stakholder terkait.
Hj.Iis Turniasih, anggota Komisi IV DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan (foto:istimewa)
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Hj. Iis
Turniasih, dalam mengatasi banjir bandang di beberapa wilayah di Jabar, untuk
menghasilkan hasil yang maksimal, tentunya tidak dapat dilakukan secara versial
dan sektor masing-masing daerah. Tetapi harus dilakukan secara bersama-sama dan
kolaborasi.
“Kenapa harus bersama-sama dan
berkolaborasi, karena banjir bandang tidak hanya disebabkan oleh curah hujan
yang tinggi dan lebat Tetapi ada faktor lain, seperti meningkatnya lahan
kritis, tata kelola ruang terbuka hijau,
banyak kali yang sudah dangkal, dan alih
kelola/ fungsi lahan”, ujar Hj.Iis Turniasih kepada wartawan saat dihubungi
melalui telepon selulernya.
Beberapa faktor tersebut diatas,
bila hanya dikerjakan oleh daerah masing-masing yang bersifat sektoral
tentunya, tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Maka salah satunya,
yaitu duduk bersama, dibahas bersama, sehingga paham siapa berbuat apa.
Iis Turniasih mencontohkan, dalam
penanganan lahan kritis sebagai daerah resapan air, tentunya perlu dilakukan
penanam pohon, dan memberikan edukasi kepada msyarakat agar tidak lagi
melakukna penjarahan hutan. Karena fungsi
pohon selain sebagai penyerab air hujan, pohon juga sebagai penyanggah tanah
agar tidak terjadi longsor saat musim hujan.
Longsoran tanah dan sampah dari
lahan kritis terbawa air hujan mengalir ke dearah yang lebih rendah dan
berakhir ke kali, sehingga terjadilah pendangkalan kali dan bahkan menyumbat
drainase dan merusak jaringan irigasi.
Disamping itu, sebagaimana kita
ketahui, bahwa setiap tahun lahan terbuka hijau sebagai daerah resapan air semakin berkurang, dan beralih fungsi, seperti
lahan pertanian berubah menjadi kawasan perumahan dan perkantoran, ujar
politisi perempuan PDIP Jabar ini.
Lebih lanjut, Iis Turniasih,
anggota Komisi IV DPRD Jabar ini mengatakan, selama tidak ada kesepakatan dan komitmen
bersama untuk mengatasi/ menyelesaikan banjir, tentunya banjir badang dapat
dipastikan akan terjadi setiap tahun melanda wilayah pantura Jabar.
Kedepan, pemerintah daerah harus
lebih memperketat izin administrasi dan ijin lahan terhadap pembangunan
infratruktur maupun perumahan yang dapat menganggu resapan air, sehingga tata
kelola sumber daya air dan sistem drainase di setiap daerah dapat berfungsi
sebagaimana mestinya,” katanya.
Lebih lanjut, Ia meminta
masyarakat untuk membiasakan hidup disiplin dengan tidak membuang sampah
sembarangan ke aliran sungai, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di
aliran sungai saat musim hujan tiba.
Selain itu yang tidak kalah penting
juga, yaitu mengedukasi masyarakat untuk peduli dan cinta lingkungan, melakukan
reboisasi lahan kritis. Dan juga
memberikan pendidikan dan pelatihan mitigasi dan tanggap darurat, bagi
masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana, baik banjir maupun tanah longsor. Sehingga,
bila sewaktu-waktu terjadi bencana dapat cepat, tepat dan tanggap dalam mentasi
bencana’, tandasnya. (adikarya/husein).
